Repelita Yogyakarta - Ratusan mahasiswa kembali turun ke jalan untuk memadati kawasan jantung Kota Yogyakarta guna menyuarakan keresahan sosiopolitik pada Kamis siang, 21 Mei 2026.
Aksi unjuk rasa berskala besar yang dimotori oleh aliansi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa se-DIY tersebut mengusung tajuk utama Reformasi Jilid 2 sebagai simbol perlawanan terhadap arah kebijakan kabinet kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Massa demonstran memulai pergerakan taktis dengan melakukan aksi berjalan kaki dari pelataran Gedung Parlemen Daerah Istimewa Yogyakarta di kawasan Malioboro menuju monumen Titik Nol Kilometer sejak pukul 13.00 WIB.
Sepanjang koridor jalan protokol, para peserta aksi secara berkala membentangkan alat peraga kampanye berupa spanduk besar yang memuat kecaman keras serta tuntutan penuntasan kasus ham masa lalu.
Gerakan turun ke jalan ini diposisikan sebagai pemantik kesadaran kolektif bagi seluruh elemen sipil guna merespons merosotnya kualitas kebebasan berpendapat serta pengabaian terhadap tiang penyangga supremasi hukum.
Melalui maklumat resmi yang disebarluaskan di jejaring sosial, elemen mahasiswa ini menekankan urgensi perlawanan kolektif demi membendung bangkitnya iklim otoritarianisme serta ketidakadilan sistemik di tanah air.
"Pelanggaran HAM tidak boleh diputihkan," tegas Faturahman, Kamis, 21 Mei 2026.
"Supremasi sipil dan supremasi hukum hari ini telah merajalela. Aktivis diintimidasi, tahanan politik banyak, penyampaian pendapat juga diintimidasi," sambung Faturahman.
Pucuk pimpinan aliansi BEM DIY tersebut secara terbuka menilai bahwa sistem tata kelola pemerintahan saat ini tengah menunjukkan gejala kemunduran yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hak sipil.
Selain mempersoalkan pengekangan hak berekspresi, gerakan oposisi mahasiswa ini juga melayangkan kritik tajam terhadap alokasi anggaran proyek strategis nasional yang dianggap menguras kas negara.
Mereka secara tegas menuntut penghentian ekspansi mega proyek pemerintah tersebut karena dalam implementasinya di lapangan terbukti memicu marjinalisasi serta eksploitasi lahan adat secara masif.
Skema program jaminan sosial berupa Makan Bergizi Gratis serta instrumen Operasi Merah Putih juga tidak luput dari sorotan tajam karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan ekonomi riil di tingkat akar rumput.
Para demonstran mendesak pihak eksekutif agar segera merombak struktur APBN dengan mengalihkan dana jumbo tersebut untuk program jaminan kesejahteraan buruh serta penyediaan fasilitas pendidikan tanpa biaya.
Lahirnya mosi Reformasi Jilid 2 ini dilatari oleh kekecewaan mendalam atas mandeknya pelaksanaan agenda pembenahan birokrasi dan partai politik sejak runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 silam.
Melihat masih suburnya tindakan represif terhadap pemikiran kritis, aliansi mahasiswa memandang perlu untuk menyodorkan draf solusi regulasi baru kepada lembaga legislatif demi memproteksi hak konstitusional warga negara.
"Kami ingin menyampaikan dua tawaran besar dalam aksi hari ini. Yang pertama, sahkan Undang-undang Masyarakat Adat. Yang kedua, bentuk Rancangan Undang-undang Perlindungan Aktivis," pungkas Faturahman menuturkan poin tuntutan utama mahasiswa.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
