Repelita [Jakarta] - Tokoh budayawan sekaligus politisi senior mengungkapkan rahasia sejarah mengenai adanya penolakan tertulis sejak awal terhadap wacana pencalonan presiden mantan pemimpin nasional era transisi.
Catatan kritis mengenai rekam jejak kepemimpinan masa lalu tersebut dibongkar secara mendalam dalam program bincang politik yang disiarkan secara digital melalui saluran YouTube @retorikashow.
ADVERTISEMENT
Eros Djarot membeberkan adanya korespondensi rahasia yang pernah dikirimkannya langsung kepada pengurus pusat partai berlogo banteng moncong putih menjelang pemilu beberapa dekade silam.
Dalam kesaksian hukumnya, beliau mengaku telah mendeteksi adanya kejanggalan visi kepemimpinan sang tokoh sejak yang bersangkutan masih menduduki jabatan struktural di daerah.
Ia menguraikan isi pesan darurat ketatanegaraan yang pernah disampaikannya demi menjaga keselamatan masa depan partai dan kedaulatan demokrasi nasional tersebut.
Terkait desakan pembatalan rekomendasi pencalonan tokoh asal Solo itu pada waktu masa lalu, beliau menegaskan bahwa "Saya nulis surat ke Mbak Mega Iya Ya Saya waktu itu bilang "Udahlah biar kalah kamu aja." Oh maju Karena saya lihat Heeh gejalanya mulai dari jadi gubernur bukan jadi bupati walikota Walikota".
Lebih lanjut, ia memberikan peringatan taktis kepada jajaran kepemimpinan kabinet baru saat ini agar tidak terbuai oleh intervensi pembisik yang mencoba mendominasi arah kebijakan publik.
Sikap akomodatif yang berlebihan dikhawatirkan dapat menjebak presiden ke dalam pusaran langkah politik keliru yang secara perlahan akan meruntuhkan legitimasinya sendiri di mata masyarakat.
Ia menganalisis bahaya laten dari adopsi warisan manajemen pemerintahan lama yang merusak tatanan etika hukum negara tersebut dengan berujar bahwa "Orang kayak dia ini bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang saya baca sebagai slow motion suicide Eh bunuh diri secara perlahan slow motion ya kan Iya Tanpa dia sadarin loh itu ya".
Oleh karena itu, jajaran otoritas eksekutif tertinggi diimbau untuk kembali menempatkan kepentingan nasional di atas pemenuhan balas budi politik ataupun tekanan dari para penguasa modal bentukan rezim lalu.
Masyarakat sipil juga dituntut untuk tetap kritis dalam mengawal setiap keputusan strategis istana guna memastikan arah kompas moral bangsa tidak bergeser menuju sistem personal kekuasaan dinasti.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
