Repelita Jakarta - Tanggapan mantan penyidik kepolisian terhadap sinema dokumenter bertajuk Pesta Babi kini menuai reaksi keras lantaran dinilai menyudutkan kondisi stabilitas keamanan di wilayah timur Nusantara.
Langkah penyampaian opini tersebut dianggap berpotensi memperkeruh tatanan sosiologis serta memicu polarisasi informasi yang merugikan upaya rekonsiliasi perdamaian yang tengah berjalan di lapangan.
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur Emanuel Mikael Kota secara terbuka mempertanyakan kredibilitas analisis tersebut yang dianggap terlalu gegabah dalam mengambil sebuah konklusi makro.
Melalui pernyataan tertulis yang disampaikannya pada Senin, 11 Mei 2026, tokoh yang akrab disapa Manche itu menegaskan kekecewaannya dengan memaparkan “Kami bingung dengan jalan pikiran Novel Baswedan. Sebagai figur publik yang berada dalam lingkungan ASN Polri, mestinya memahami bahwa Papua adalah wilayah yang sensitif dan membutuhkan kehati-hatian dalam menyampaikan opini. Jangan sampai komentar terhadap film Pesta Babi justru membentuk stigma baru dan memperkeruh keadaan,”.
Pihak perwakilan masyarakat timur menilai bahwa framing sepihak mengenai militerisasi serta eksploitasi sengketa agraria justru akan mengaburkan potret kemajuan pembangunan yang sedang diperjuangkan oleh penduduk asli.
Dirinya menyayangkan lahirnya sudut pandang yang tidak berimbang tersebut di ruang publik sembari menambahkan argumen pembelaan yang berbunyi “Kalau narasi yang dibangun hanya soal konflik, militerisasi, dan penderitaan, tentu publik luar akan melihat Papua secara hitam-putih. Padahal masyarakat Papua hari ini sedang berjuang menjaga kedamaian, membangun ekonomi kampung, pendidikan anak-anak, dan memperkuat kehidupan adat,”.
Sebuah karya audio visual dinilai tidak sepatutnya dijadikan sebagai satu-satunya parameter tunggal untuk mengukur kompleksitas problem sosiologis masyarakat pedalaman tanpa menghadirkan fakta pembanding secara utuh.
Narasumber mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas informasi demi melindungi masa depan generasi muda setempat melalui pernyataan yang berbunyi “Film dokumenter harus dilihat secara kritis and proporsional. Jangan sampai publik diarahkan pada opini tertentu tanpa menghadirkan konteks yang lengkap. Papua bukan hanya cerita konflik. Ada banyak kemajuan, ruang dialog, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan kehidupan masyarakat adat yang damai yang juga harus diangkat,”.
Sebagai bagian dari korps aparatur sipil negara, figur publik didorong untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif yang menyejukkan iklim kebangsaan ketimbang memproduksi narasi provokatif.
Manche mempertegas komitmen moral seluruh elemen penduduk timur dalam menjaga kondusivitas wilayahnya dengan menyatakan “Sebagai bagian dari ASN Polri, mestinya lebih mengedepankan pendekatan yang menenangkan masyarakat, bukan justru memperbesar keresahan melalui narasi yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap upaya perdamaian di Papua,”.
Upaya memadamkan bara konflik horizontal dinilai jauh lebih mendesak untuk diwujudkan ketimbang merawat panggung perdebatan semu di media sosial yang mengabaikan rasa aman warga sipil.
Aspirasi kedamaian tersebut diutarakan sebagai penutup nota protes kebudayaan dengan menegaskan “Kami orang Timur menjaga kedamaian di tanah kami sendiri. Karena itu kami berharap jangan ada pihak yang membuat kisruh baru lewat komentar yang tidak konstruktif. Papua membutuhkan solusi dan persatuan, bukan perang opini,”.
Seluruh elemen bangsa kini diajak untuk lebih bijaksana dalam menyikapi komodifikasi isu kedaerahan agar tidak melahirkan sentimen negatif baru yang merugikan nama baik tanah ulayat di kancah internasional.
Sikap final dari perwakilan paguyuban tersebut menekankan pentingnya pemerataan fasilitas layanan publik yang berbunyi “Jangan jadikan Papua sebagai panggung narasi konflik yang terus diulang-ulang. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah rasa aman, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik,”.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
