Repelita Jakarta - Imbauan mengenai arah fokus kerja kelembagaan wakil presiden dalam struktur eksekutif pasca-transisi kepemimpinan nasional disampaikan langsung oleh pakar hukum tata negara.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan agar pendamping kepala negara lebih memprioritaskan penataan administrasi kabinet dibandingkan melakukan manuver di lapangan pada Rabu, 21 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Langkah penguatan fungsi manajerial dinilai sangat krusial mengingat gemuknya formasi jajaran menteri koordinator dalam tubuh pemerintahan saat ini.
"Salah satu hal yang ada kekurangan dalam pemerintahan ini adalah manajemen koordinatornya. Kebanyakan. Dari tujuh nambah satu, jadi delapan. Dalam hukum besi organisasi, makin banyak koordinator, makin tidak ada koordinasi," kata Jimly Asshiddiqie dalam siniar Total Politik.
Ia berpandangan bahwa efektivitas pembagian tugas antarkementerian harus dikawal ketat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang tidak produktif.
Untuk itu, Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat menahan diri dari berbagai aktivitas publik yang berpotensi memicu multitafsir politik di tengah masyarakat.
"Saya sarankan dia tidak usah main politik pencitraan. Misalnya datang ke mana-mana, lihat gorong-gorong, lihat kesedihan rakyat. Itu nanti akan dianalisa orang, 'Waduh, dia main politik, dia sudah mempersiapkan diri untuk 2029'," tutur Jimly Asshiddiqie secara mendalam.
Pihak otoritas yudisial masa lalu tersebut turut memberikan pandangan strategis mengenai kesiapan mental dalam menghadapi segala bentuk tekanan dari kelompok opisisi.
"Kalau ditanya soal impeachment, bilang saja, 'Oke enggak apa-apa, saya tunggu saja (keputusan DPR)'. Selesai itu, enggak usah dilawan," sebut Jimly Asshiddiqie memungkasi ulasan konstitusinya (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
