Repelita Jakarta - Mantan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Purnawirawan Soenarko melayangkan kritik keras yang menyasar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Kritik tajam tersebut mengemuka pasca adanya putusan persidangan Mahkamah Konstitusi yang membongkar polemik latar belakang pendidikan sang wakil presiden.
Pernyataan ini disiarkan secara terbuka melalui tayangan video di kanal YouTube DEMOCRAZY News pada Sabtu (17/10/2026).
Jenderal purnawirawan bintang dua tersebut menilai kapasitas kepemimpinan mantan Wali Kota Solo itu sangat jauh di bawah standar kepemimpinan nasional.
Menurut pandangannya rekam jejak serta pembawaan sang politikus muda sama sekali belum pantas untuk menduduki jabatan sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Bahkan ia menyebut tingkat kelayakan sang pejabat saat ini tidak memenuhi syarat paling rendah untuk memimpin struktur organisasi terkecil.
"(Kapasitasnya) nol. Untuk jadi ketua rukun warga saja tidak cocok. Ketua rukun tetangga juga tidak cocok. Boleh direkam ini, saya ngomong," tegas Soenarko.
Reaksi keras mantan petinggi militer ini dipicu oleh pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Hakim Konstitusi Arsul Sani mengonfirmasi fakta tidak ditemukannya bukti ijazah luar negeri yang setara sekolah menengah atas milik anak sulung presiden terdahulu.
Lembaga peradilan membedah bahwa berkas bertajuk Certificate of Attendance yang diklaim selama ini sebatas lembar kehadiran dan bukan dokumen kelulusan resmi.
Soenarko mencurigai adanya rekayasa administratif tingkat tinggi yang memanfaatkan pengaruh dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo demi menutupi kekurangan tersebut.
Ia menyoroti penerbitan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah sebagai produk intervensi kekuasaan.
"Habis ijazah dia tipu lagi sekarang. Dia enggak punya ijazah, merekayasa menekan lembaga pemilu, menekan dikdasmen melalui bapaknya sampai keluar suket itu. Ini kan pembohong dan penipu," imbuhnya.
Ia memperingatkan bahwa cacat moralitas sejak proses pendaftaran pemilu akan menjadi batu sandungan besar yang membahayakan masa depan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
