Repelita [Jakarta] - Depresiasi nilai tukar mata uang domestik yang kian merosot tajam memicu kekhawatiran mendalam dari pengamat moneter mengenai ketahanan sektor riil nasional dalam menghadapi ancaman krisis keuangan makro.
Langkah otoritas eksekutif yang cenderung menutup-nutupi realitas pembengkakan biaya impor komoditas pangan dinilai berpotensi mengaburkan kalkulasi risiko usaha bagi para pelaku bisnis harian masyarakat.
ADVERTISEMENT
Analisis mendalam mengenai rapuhnya fondasi fiskal akibat dari pengondisian program jor-joran tanpa perhitungan matang tersebut dibedah melalui gelar wicara digital pada saluran YouTube resmi milik @AbrSamad.
Ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli, menegaskan bahwa gejolak pelemahan kurs ini bukan sekadar imbas dari ketegangan geopolitik global melainkan akibat dari akumulasi salah kelola anggaran periode sebelumnya.
Beliau memperingatkan jajaran menteri kabinet baru untuk segera merombak strategi pembiayaan negara sebelum situasi moneter menyentuh level yang jauh lebih mengkhawatirkan di tingkat akar rumput.
Ia menjabarkan indikator kerentanan pasar domestik serta rentannya daya beli masyarakat saat ini dengan menegaskan bahwa "sirup yang melemah itu bukan hanya karena geopolitik tapi memang sebelumnya kita ekonominya kurang baik Bang kita kayak kasarnya ditiup aja goyang jadi kita belum lampu merah tapi kita lampu kuning kemerah-merahan pemerintah nih mau nunggu sampai berapa sih mau nunggu 18.000 Rp2.000 R5.000 baru mau bertindak benar itu kapan gitu karena yang terdampak ya semua ya Bang sebenarnya bukan petani aja buruh nelayan orang kantoran orang pabrik nih kena semua masalah rupiah gitu jadi menurut saya ini sudah sangat serius gitu Bang situasi saat ini mbg Kopdes mau jalan jor-joran gitu kan duitnya dari mana ya dari hutang gitu pemerintah ini kurang jujur mengenai situasi masa ini dan pemerintah aman-aman tapi rupiah naik terus".
Ketergantungan struktural pada instrumen penambahan utang baru berskala jumbo dinilai kian menyulitkan ruang gerak fiskal negara seiring dengan jatuhnya tempo pembayaran pokok pembiayaan luar negeri tahun ini.
Ketidakpastian regulasi perdagangan komoditas serta rendahnya transparansi tata kelola lembaga investasi bentukan baru ikut memperburuk persepsi negatif para pemegang modal swasta asing.
Oleh karena itu, pemerintah pusat didesak untuk bersikap lebih transparan dalam memetakan defisit anggaran serta bersedia melakukan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi secara realistis.
Langkah perbaikan manajemen internal istana mutlak harus dibarengi dengan penempatan figur-figur kompeten yang bersih dari conflict of interest pada pos kementerian strategis demi memulihkan kredibilitas pasar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
