Repelita [Jakarta] - Ekonom Center of Economic and Law Studies Media Askar mengkritisi efektivitas serta besaran manfaat nyata program Makan Bergizi Gratis bagi warga miskin.
Ia menyoroti total plafon anggaran MBG yang menyentuh angka sekitar Rp335 triliun dalam APBN.
ADVERTISEMENT
Media melakukan kalkulasi matematis dengan membandingkan jumlah dana jumbo tersebut terhadap populasi warga kurang mampu.
"Sekarang MBG itu Rp335 T, kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat Rp361.000," ujar Media dikutip dari Fajar.co.id, Rabu (12/8/2026).
Nilai manfaat yang diterima publik secara langsung dinilai jauh dari potensi maksimal yang seharusnya didapatkan.
"Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat Rp66.000.000 per keluarga per tahun," tukasnya.
Besaran alokasi tersebut dikaji lebih mendalam dalam skala proporsional setiap bulan.
"Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak Rp5,2 juta dari anggaran Rp335 T," tukasnya.
Perhitungan tersebut memicu pertanyaan mendasar terkait margin selisih dana yang mengalir ke lapangan.
Angka realisasi manfaat di tingkat bawah dianggap sangat minim jika disandingkan dengan total plafon.
"Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar Rp200 ribu rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima Rp5,2 juta per keluarga," ucapnya.
Media menduga adanya perembesan aliran dana ke pihak ketiga dalam rantai pasok program.
"Sekarang selisihnya ke mana, uang ini larinya ke mana. Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar," timpalnya.
Skema distribusi yang berjalan dianggap lebih menguntungkan penyedia jasa besar ketimbang penerima manfaat utama.
Kelompok masyarakat sipil mendesak agar alokasi APBN tersebut dapat dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
"Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat, maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil meminta haknya kepada negara agar uang Rp335 T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke masyarakat kecil," imbuhnya.
Mekanisme dukungan operasional untuk setiap dapur penyedia makanan turut menjadi sorotan krusial.
"Karena hal ini Rp6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara," jelasnya.
Model penyaluran subsidi operasional tersebut dinilai bergeser dari tujuan awal penanganan kesejahteraan sosial.
"Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan kepada perusahaan," tegasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
