Repelita Jakarta - Sebuah perdebatan sengit mengenai transparansi berkas kelulusan pendidikan pimpinan tinggi negara kembali mencuat dalam sebuah program diskusi stasiun televisi nasional.
ADVERTISEMENT
Informasi tersebut disiarkan melalui unggahan rekaman perbincangan di kanal YouTube iNews pada hari Minggu, 18 Oktober 2026 yang menyoroti desakan pembuktian dokumen administrasi kelulusan.
Pakar komunikasi politik nasional, Effendi Gazali, melontarkan wacana khusus terkait langkah pembuktian rekam jejak akademis tersebut langsung di hadapan lembaga legislatif pusat.
Ia menyatakan, "ijazah saya A level dan memang layak disetarakan dengan SMA oleh Dickdas Dustmen yang benar berpikirnya gitu Bukan semua dari luar negeri pasti bagus gitu ya Nah kalau itu oke keren Kita di sini nanti akan mengadakan acara apa ya Ukuran pawai kemenangan".
Langkah pembuktian secara terbuka itu dinilai sangat krusial guna menghentikan polemik spekulatif serta menjawab kesimpangan asumsi yang berkembang luas di tengah masyarakat.
Effendi Gazali memaparkan, "kalimat-kalimat yang ada sekarang ini yang menyatakan kami punya ijazahnya tunggu tanggal mainnya gitu ya Ya kan atau kami itu bukan O level tapi A level kan positif ya kan positif tapi kapan kapan kapan itu dimunculkan jadi berikan kesempatan untuk sampai memperlihatkan A level itu".
Pihaknya memberikan analogi sarkasme dalam kajian komunikasi publik untuk menggambarkan ketidakjelasan status berkas kelulusan yang masih ditutupi dari konsumsi khalayak.
Ia menjabarkan, "kalau ada adik kita tidak pakai celana lalu kita tanya 'Hei kenapa kamu telanjang tidak pakai celana?' Lalu dia billing 'Celananya tidak ditemukan.' Atau dia bilang 'Celananya belum ditemukan.' Sama saja Dek Dua-duanya menyatakan kamu sedang tidak pakai celana kamu sedang telanjang".
Kendati demikian, dirinya mengaku masih berupaya memelihara logika berpikir logis atas klaim personal yang pernah dilontarkan oleh pihak yang bersangkutan.
Dirinya menerangkan, "ketika Pak Gibran menyatakan saya bisa kuliah di S1 mana mungkin saya nak punya ijazah SMA Saya percaya sampai malam ini karena logikanya kan ndak mungkin orang itu bisa sekolah S1 apa ijazah SMA".
Oleh karena itu, forum rapat dengar pendapat di Senayan dianggap menjadi wadah paling representatif dan memiliki kedaulatan kuat dibanding lembaga yudisial.
Lebih lanjut, ia memaparkan, "karena di Mahkamah Konstitusi waktunya kan pendek sudah selesai Bahkan ada komplain-komplain yang menurut saya bagus saya dukung ahli kami diusir dari ruangan Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke MKMK kita doakan di DPR tidak akan diusir Hadirkan ahli Anda selengkapnya ya kan Dan ceritakan semua Tunjukkan A level itu tunjukkan ijazahmu".
Absennya perbedaan pendapat di antara jajaran majelis hakim peradilan tertinggi juga membuka celah adanya evaluasi ulang dari ratusan anggota parlemen.
Ia berpendapat, "hakim MK itu tidak ada disenting opinion-nya 99-nya Jangan-jangan 99nya salah Siapa tahu di DPR yang jumlahnya ratusan ditemukan yang disenting opinion Saya membuka kesempatan loh ini positif positif Tampillah ke DPR".
Penyelidikan melalui mekanisme hak angket legislatif dinilai menjadi opsi paling realistis dan mudah untuk dijalankan oleh jajaran fraksi koalisi.
Ia menegaskan, "saya rasa angket yang paling mudah jadi saya enggak pernah bayangin menyatakan pendapat enggak apalagi lagi pemakzuluan yang ngerebusnya setengah lalu 2/3 * 2/3 ke DPR terus eh ke MK lalu balik 3/4 * 2/3 Saya enggak bayangkan itu Silakan mana yang lebih bagus angket".
Segala bentuk dokumen penunjang akademis mulai dari daftar presensi hingga catatan kelulusan tiap mata kuliah nantinya dapat diverifikasi secara rigid melalui data perlintasan paspor.
Sebagai penutup analisisnya, ia mengonfirmasi, "di DPR dengan cara memberikan semangat positif ini bisa kita cek dari paspornya Tanggal berapa ada di Australia tanggal berapa pulangnya Oh itu bisa dicek itu Wih seru dong Oke Kalau tendance-nya cuma 2 minggu misalnya terus balik lagi".(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
