Repelita Jakarta - Jurnalis senior Edy Mulyadi menyoroti dinamika kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memicu perdebatan sengit di ruang publik sejak pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung selama dua setengah jam pada 10 November 2026.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung dalam siaran video pada kanal YouTube Bang Edy Channel yang tayang pada 12 November 2026 untuk mengulas perbedaan mendasar antara pengunduran diri dengan mekanisme pemakzulan.
Dalam ulasannya, Edy mencermati adanya perbedaan keterangan antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan dengan pengakuan Gibran terkait saran menggugat keabsahan dokumen pendidikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Edy menyebut bahwa Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi turut mengonfirmasi perihal penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden di Landasan Udara Halim Perdanakusuma serta pengirimannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Menurut pandangan Edy dalam kanal YouTube Bang Edy Channel, status pemberhentian akan menentukan nasib berbagai fasilitas negara yang melekat pada jabatan mantan wakil presiden sepanjang hidupnya.
Apabila Gibran berhenti karena mengundurkan diri secara terhormat, maka negara tetap berkewajiban menanggung hak pensiun, rumah dinas beserta biaya operasionalnya, kekebalan hukum, hingga pengawalan puluhan personel Pasukan Pengamanan Presiden dari Grup D.
Sebaliknya, seluruh fasilitas mewah dan hak istimewa yang dibiayai anggaran negara tersebut akan langsung hangus apabila Gibran diberhentikan secara tidak hormat melalui proses pemakzulan di parlemen. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
