Repelita [Jakarta] - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi XI menaruh harapan besar terhadap jajaran kepemimpinan baru Bank Indonesia yang terpilih.
Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak boleh sekadar berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
Lembaga sentral tersebut dituntut menyusun formula kebijakan yang mampu memastikan pertumbuhan berjalan berkualitas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas.
Pernyataan mengenai dorongan target pertumbuhan tersebut disampaikan langsung oleh Amin Ak saat memberikan keterangan resmi kepada para awak media.
Amin Ak membeberkan ekspektasinya terhadap susunan pimpinan baru dengan menegaskan, "Bagaimana Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur itu punya ramuan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen itu tercapai. Dan bukan sekadar tercapai, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas".
Mantan auditor BPKP tersebut menilai indikator keberhasilan moneter tidak semata-mata diukur dari kestabilan makro ekonomi di atas kertas.
Kebijakan finansial yang diracik harus berorientasi pada perluasan lapangan kerja, pengentasan pengangguran, serta pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan rakyat.
Selain fokus pada target pertumbuhan, sektor pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga menjadi prioritas krusial yang disorot legislator tersebut.
Amin Ak membeberkan ketimpangan porsi penyaluran kredit terhadap UMKM dengan menyatakan, "UMKM kita itu menyerap tenaga kerja 97 persen dan kontribusi terhadap PDB itu 60 persen lebih. Sejauh ini alokasi kredit perbankan untuk UMKM kita itu nggak sampai 20 persen. Nah, bagaimana Bank Indonesia punya peran strategis, punya ramuan kebijakan yang mengurangi disparitas ini".
Wakil rakyat dari Fraksi PKS itu mendorong Bank Indonesia menghadirkan skema pembiayaan yang mampu mendongkrak kelas para pelaku usaha secara konkret.
Tujuan utama dari transformasi skala bisnis tersebut diuraikan oleh Amin Ak melalui pandangannya, "Kita tidak bangga dengan banyaknya jumlah UMKM kita yang katanya sampai 64 juta itu. Justru UMKM ini harus dikurangi, mereka pada naik kelas, kelas menengah, kelas pengusaha besar".
Arah kebijakan strategis berikutnya yang ditekankan adalah akselerasi dan penguatan kapasitas industri keuangan berbasis syariah di tanah air.
Penguatan potensi pasar syariah harus digarap serius tanpa sekadar dijadikan formalitas semata oleh otoritas moneter.
Teguran mengenai pengembangan pangsa pasar syariah diutarakannya secara gamblang, "Jangan sampai ekonomi syariah itu hanya menjadi slogan atau hanya menjadi pelengkap".
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah merampungkan proses uji kelayakan dan kepatutan bagi para calon pimpinan tertinggi otoritas moneter tersebut.
Melalui mekanisme musyawarah mufakat, Destry Damayanti ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia menggantikan posisi Perry Warjiyo yang mundur.
Sementara itu, posisi Deputi Gubernur Senior bakal diisi oleh Aida S. Budiman, dan jabatan Deputi Gubernur dipercayakan kepada Solikin M. Juhro.
Prosedur pengesahan jajaran pimpinan Bank Indonesia ini disampaikan secara resmi oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Jakarta.
Misbakhun menjelaskan pemenuhan agenda kerja komisi dengan mengutarakan, "Proses pergantian gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur telah dilakukan. Kami telah menyelesaikan tugas di tingkat komisi".
Pengambilan keputusan tingkat pertama ini merupakan hasil pembahasan intensif yang berlangsung selama dua hari berturut-turut di parlemen.
Rangkaian penetapan kepemimpinan baru ini selanjutnya akan diresmikan secara legal dalam forum Rapat Paripurna DPR RI.
Jadwal pelaksanaan rapat Paripurna dipaparkan oleh Misbakhun dengan mengisahkan, "Kami melakukan pemilihan melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, kami akan menjadwalkan pengangkatan resmi mereka dalam rapat paripurna DPR yang akan datang pada Selasa, 1 September 2026".(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
