Repelita Jakarta - Diskusi publik dalam aksi Kamisan ke-925 menyoroti berbagai persoalan pelik yang tengah melanda kehidupan bernegara di tanah air saat ini.
Acara yang dipublikasikan pada kanal YouTube BITV tersebut mempertemukan berbagai kalangan untuk membahas situasi sosial politik terkini secara terbuka.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan tersebut, seorang pembicara senior bernama Dr. Paulus menyampaikan kritik tajam mengenai berbagai ketimpangan yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai bahwa saat ini publik sering kali dihadapkan pada berbagai kasus ketidakadilan, penindasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia yang masif.
Menurutnya, akar dari seluruh permasalahan tersebut bermuara pada praktik militerisme yang memunculkan sikap sewenang-wenang di tengah kehidupan bermasyarakat.
Dr. Paulus menyatakan bahwa ketakutan publik untuk menghadapi pihak militer yang bertindak di luar batas telah memperparah kondisi penindasan yang terjadi.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa aksi perlawanan tersebut sama sekali tidak bertujuan untuk memupuk dendam ataupun melakukan aksi balas dendam.
Tujuan utama dari gerakan ini murni untuk menuntut agar supremasi hukum serta keadilan yang sejati dapat ditegakkan kembali secara adil.
Ia juga menyoroti adanya kerangka berpikir yang keliru di tengah masyarakat dalam memandang institusi militer yang bersenjata selama ini.
Selama ini, lanjutnya, sebagian masyarakat menganggap kelompok bersenjata sebagai pihak superior yang harus ditakuti dan selalu dituruti segala kehendaknya.
Padahal, paradigma yang benar adalah menempatkan aparat pertahanan dan keamanan sebagai pihak yang harus dikendalikan secara ketat oleh supremasi sipil.
Dr. Paulus menambahkan bahwa paham militerisme biasanya dibangun di atas tiga asumsi dasar yang keliru mengenai keunggulan dan efektivitas militer.
Asumsi pertama adalah anggapan bahwa kalangan militer memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada elemen masyarakat lainnya dalam berbagai sektor.
Namun, ia menilai asumsi tersebut terbantahkan oleh berbagai catatan sejarah pemberontakan di masa lalu yang justru melibatkan unsur militer di dalamnya.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai persoalan tata kelola anggaran dan program negara yang melibatkan unsur petinggi dari kalangan militer.
Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa persoalan bangsa saat ini sudah berada dalam situasi darurat yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
