Repelita Jakarta - Kekhawatiran mendalam muncul ke permukaan terkait kelangsungan stabilitas politik nasional pasca adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai status pemenuhan syarat administratif pencalonan wakil presiden.
Melalui perbincangan kritis di saluran YouTube forumkeadilanTV, pengamat bidang pertahanan memprediksi potensi timbulnya gejolak sosial yang besar apabila tuntutan publik tidak direspons dengan bijak.
ADVERTISEMENT
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional Doktor Selamat Ginting memaparkan analisisnya mengenai konsekuensi logis jika jalur hukum dan saluran aspirasi resmi di parlemen mengalami kebuntuan.
"Kalau Gibran itu tidak mundur sebagai wakil presiden saya khawatir dia akan dinepalkan Gibran akan dinepalkan artinya keluarga Solo bisa dinepalkan," ujar Doktor Selamat Ginting dalam dialog pada hari Rabu tanggal empat belas Oktober dua ribu dua puluh enam.
Pernyataan keras tersebut didasarkan pada perbandingan sejarah gerakan massa internasional di Nepal yang memaksa kejatuhan struktur dinasti politik akibat akumulasi kekecewaan masyarakat.
Doktor Selamat Ginting menambahkan bahwa situasi perekonomian yang sedang mengalami tekanan hebat dapat menjadi pemantik utama munculnya gerakan massa di jalanan.
"Pemerintahan presiden Prabowo juga harus melihat kacamata politik seperti ini jika mekanisme konstitusi itu mampet tentu potensi amuk massa ini juga bisa terjadi," kata Doktor Selamat Ginting memperingatkan.
Lebih lanjut, narasumber di kanal YouTube forumkeadilanTV itu juga mengendus adanya sinyal penolakan bantuan politik secara tidak langsung dari lingkaran terdalam istana.
Meskipun sempat terjadi pertemuan langsung di kediaman Kertanegara, ia menilai Kepala Negara tetap konsisten menjaga netralitas dan menyerahkan penyelesaian masalah pada prosedur yang berlaku.
"Saya kira walaupun tidak bicara Prabowo menolak untuk membantu dalam kasus Gibran terlalu banyak korban yang akan berujung berjatuhan dari kasus ini kalau Gibran terus bertahan," tutur Doktor Selamat Ginting menegaskan.
Langkah pengunduran diri secara sukarela dipandang sebagai pilihan terbaik dan paling terhormat demi menjaga stabilitas nasional sekaligus menyelamatkan marwah institusi kepemimpinan.
Pihaknya menilai tekanan terhadap legitimasi jabatan wakil presiden akan terus bergulir dan berpotensi menghambat fokus jalannya roda pemerintahan dalam merealisasikan program kerakyatan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
