Repelita Jakarta - Pandangan kritis mengenai efektivitas sanksi bagi para pelaku kejahatan kerah putih kembali disuarakan melalui ruang siber nasional.
Gagasan tersebut disampaikan secara terbuka oleh tokoh publik sekaligus pengamat kesehatan melalui akun media sosial @DokterTifa
ADVERTISEMENT
.
Unggahan bernada analisis mendalam itu dipublikasikan pada tanggal 4 September 2026 dan langsung menyita perhatian luas warganet.
Dalam lembaran opininya, sang tokoh mengulas topik utama mengenai hukuman paling tepat bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
Pendekatan analisis yang digunakan tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum formal, melainkan meninjau cara kerja organ saraf manusia.
Pendekatan neuro politika korupsi tersebut memandang tindakan rasuah sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang melibatkan kalkulasi mental yang matang.
Sebelum melancarkan aksinya, pelaku kejahatan diyakini melakukan pertimbangan sadar mengenai potensi keuntungan serta risiko tertangkap.
Hukuman mati yang selama ini dianggap sebagai ancaman tertinggi dinilai belum tentu mampu memberikan efek jera secara maksimal.
Hal tersebut dikarenakan kalkulasi otak para pelaku kejahatan seringkali masih memperhitungkan celah keamanan dan probabilitas lolos yang tinggi.
Selama aset hasil jarahan masih bisa dinikmati oleh keluarga, sanksi penjara bertahun-tahun dianggap masih sepadan dengan keuntungan yang diperoleh.
Pihak keluarga masih dapat menguasai berbagai harta benda, properti, hingga simpanan finansial di luar negeri tanpa tersentuh hukum.
Negara dinilai hanya mampu menghukum fisik pelakunya, namun gagal menyita hasil kejahatan ekonomi yang telah dikumpulkan.
Oleh karena itu, instrumen perampasan aset secara menyeluruh dinilai memiliki dimensi neuropolitika yang jauh lebih efektif menakuti pelaku.
Negara harus memberikan pesan tegas bahwa setiap rupiah uang hasil kejahatan akan dikejar dan disita melalui proses pengadilan yang sah.
Penerapan prinsip hukum yang memastikan kejahatan tidak boleh mendatangkan keuntungan finansial akan mengubah kalkulasi mental para calon koruptor.
Manusia pada dasarnya memiliki kepekaan psikologis yang tinggi terhadap ancaman kehilangan harta benda yang telah dibangun bertahun-tahun.
Pemberantasan rasuah tidak semestinya diukur dari seberapa kejam bentuk hukuman fisik yang diterapkan oleh sebuah negara.
Pencapaian tertinggi dalam penegakan hukum adalah menciptakan sistem di mana korupsi menjadi keputusan yang merugikan secara mutlak.
Arsitektur psikologis kekuasaan harus memastikan bahwa pelanggaran hukum mendatangkan konsekuensi nyata tanpa memandang status sosial pelaku.
Bahkan kelompok elit yang berada di lingkaran kekuasaan tertinggi tidak boleh mendapatkan keistimewaan atau kekebalan hukum.
Penerapan regulasi yang tegas di era modern ini diibaratkan mampu melampaui sejarah kepemimpinan Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga.
Negara tidak perlu menerapkan hukuman potong fisik, melainkan fokus memotong sumber aliran ekonomi haram dari para pelaku kejahatan.
Pengambilan uang rakyat tidak boleh lagi dibiarkan menjadi jalan pintas pintas untuk menumpuk kekayaan pribadi secara instan.
Kepastian hukum yang berjalan cepat, nyata, dan adil jauh lebih dibutuhkan ketimbang sekadar menghadirkan ancaman hukuman yang kejam.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
