Repelita [Jakarta] - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait sorotan internasional terhadap sejumlah program strategis pemerintahannya, termasuk kebijakan Makan Bergizi Gratis serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam sebuah wawancara bersama media Prancis, Prabowo mengakui bahwa pihaknya perlu melakukan perbaikan dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai langkah kebijakan yang sedang ditempuh di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
"Saya harus mengakui bahwa kami seharusnya bisa berkomunikasi lebih baik tentang apa yang sedang kami lakukan di Indonesia," ujar Prabowo.
Pemerintah saat ini tengah menjalankan serangkaian perubahan kebijakan berskala besar, termasuk penerapan sistem ekspor satu pintu yang memerlukan pengawasan ketat.
"Perubahan berskala besar seperti ini membutuhkan pengawasan yang ketat. Saya mengadakan pertemuan dengan para menteri hampir terus-menerus untuk mengoordinasikan program-program ini," kata dia.
Di sisi lain, laporan media asing menyoroti beban fiskal yang ditimbulkan oleh program unggulan pemerintahan tersebut, yang diperkirakan memakan sekitar 10 persen dari total anggaran negara.
Kondisi ekonomi dianggap semakin menantang akibat krisis energi global, sehingga pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara memangkas proyek, mengurangi subsidi, atau memperlebar batas defisit anggaran.
Pelanggaran batas defisit dikhawatirkan dapat memicu konsekuensi ekonomi lebih lanjut, termasuk peningkatan biaya pinjaman negara akibat kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal.
Selain itu, arus modal keluar tercatat mencapai 6 miliar dolar AS, sementara nilai tukar rupiah mengalami pelemahan hingga menyentuh level terendah dalam sejarah.
Kritik juga diarahkan pada efektivitas program makan bergizi yang dinilai lebih tepat jika difokuskan pada target spesifik seperti pencegahan stunting pada ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
