Repelita Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait pemahaman konsep ketatanegaraan.
Menurut Deddy, pernyataan Gibran yang mengajak para legislator untuk sama-sama berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) menunjukkan ketidakpahaman atas pemisahan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
ADVERTISEMENT
"Pak Wapres itu mungkin enggak mengerti bedanya cabang eksekutif dengan cabang legislatif," ujar Deddy melalui layanan pesan pada Jumat, 10 April 2026.
Deddy mengaku sebenarnya merasa senang dengan ajakan Gibran tersebut, namun dirinya menegaskan bahwa statusnya sebagai anggota DPR mengharuskan kerja secara kolektif di lembaga perwakilan.
"Jadi, kalau saya ke sana, itu sama saja mengajak liburan atau menyepi karena pekerjaan saya sebagai anggota komisi itu sifatnya kolektif," tegasnya lebih lanjut.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menuturkan bahwa secara kelembagaan, DPR sebenarnya tidak keberatan jika harus menjalankan tugas dari IKN.
Akan tetapi, Deddy menekankan bahwa semua mitra kerja dari cabang eksekutif juga wajib berkantor di lokasi yang sama agar proses kerja berjalan efektif.
Ia memberikan contoh bahwa ketika Komisi II berkantor di IKN, maka harus disertai kehadiran mitra kerja seperti Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, hingga KemenPAN/RB.
"Jika tidak, di sana itu mau apa," ungkap Deddy dengan nada mempertanyakan makna dari ajakan Gibran tersebut.
Sebagai solusi, Deddy menyarankan agar Gibran sebaiknya lebih fokus mengajak seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk pindah ke IKN.
Dengan demikian, kerja membangun daerah di ibu kota baru tersebut bisa berjalan secara maksimal dan tidak sia-sia.
"Jadi, ke sana itu buat kerja, bukan menyepi," imbuhnya menggarisbawahi tujuan utama pemindahan aparatur negara.
Ajakan Gibran kepada Deddy sejatinya merupakan respons atas usulan sebelumnya dari Deddy agar putra sulung Presiden Jokowi itu segera berkantor di IKN.
Deddy mengaku serius dengan usulannya tersebut karena gedung eksekutif untuk wakil presiden sudah dibangun dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
"Itu harus dimanfaatkan agar tidak masuk kategori pemborosan," pungkas Deddy mengakhiri pernyataannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
