Repelita Jakarta - Gelombang tanggapan dari sejumlah elite politik di tingkat parlemen kini mulai bermunculan menyikapi keputusan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Saeful Zaman selaku pembicara utama di dalam tayangan video yang diunggah melalui kanal YouTube Saeful Zaman.
ADVERTISEMENT
Ia memaparkan situasi detik-detik jelang rencana pengajuan usulan pembentukan panitia khusus hak angket terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka di DPR.
Langkah hukum di tingkat legislatif ini disebut sudah mulai bergulir setelah adanya inisiasi dari salah satu perwakilan komisi di DPR.
Di tengah bergulirnya proses tersebut muncul perdebatan mengenai syarat keabsahan dokumen akademis luar negeri yang melibatkan pegiat hukum peradilan.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari mempertanyakan keberadaan dokumen otentik kelulusan setingkat sekolah menengah atas dari tokoh yang dipersoalkan.
Tanggapan berbeda datang dari kader partai politik Dian Sandi Utama yang dinilai memberikan pembelaan secara membabi buta dan meyakini dokumen itu ada.
Ia berpendapat bahwa status pembuktian tersebut saat ini posisinya hanya masalah kesempatan pembuktian saja di hadapan publik.
"kita hanya belum melihat kita belum hanya belum melihat tetapi itu bukan berarti tidak ada," ujar Dian Sandi Utama memberikan pembelaannya.
Pernyataan itu langsung disanggah karena aspek penegakan hukum administrasi pemilu harus dilandasi oleh kepastian dokumen fisik yang jelas.
Selain perdebatan di forum terbuka usulan hak angket di gedung DPR dilaporkan membutuhkan minimal dukungan dari dua fraksi partai.
Hingga saat ini sejumlah pimpinan fraksi di parlemen terpantau masih bersikap normatif dan memilih untuk mempelajari berkas putusan hukum.
Di sisi lain publik diingatkan agar tetap tenang menunggu hasil telaah resmi yang sedang berjalan di tingkat fraksi parlemen.
Dampak dari polemik ini juga memicu aksi penurunan atribut gambar wakil presiden di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wilayah Sukabumi.
Masyarakat berharap agar lembaga legislatif segera mengambil sikap responsif guna mengantisipasi pergerakan massa yang lebih besar di lapangan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
