Repelita Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyampaikan pandangan pesimistisnya terkait kelanjutan proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di parlemen.
Mantan Wamenkumham tersebut mengungkapkan keraguannya terhadap komitmen para anggota dewan dalam merespons putusan strategis dari Mahkamah Konstitusi.
ADVERTISEMENT
"Saya tidak yakin ini akan jalan," ujar Denny Indrayana saat mengomentari peta politik di DPR dan DPD yang saat ini dinilai cenderung pasif.
Kondisi jeda sidang ini diprediksi akan membekukan segala bentuk konsolidasi formal di dalam gedung parlemen dalam waktu dekat.
"Ini kita akan lihat tidak akan ada pergerakan-pergerakan signifikan di DPR," tutur Denny menjelaskan dampak langsung dari masa tersebut.
Ia juga menyentil realitas politik di mana arah sikap para legislator sepenuhnya dikendalikan oleh instruksi dari para ketua umum partai politik.
"Kami ini tergantung pimpinan para ketum-ketum itu," ucap Denny menirukan kembali pernyataan politisi senior Bambang Pacul kepada Mahfud MD.
Konsekuensinya, proses pemakzulan melalui jalur konstitusional di legislatif menjadi pembuktian yang sangat berat bagi pemenuhan keadilan publik.
"Jalur di DPR adalah jalur yang dalam pemahaman saya sayangnya tidak mudah," tambahnya saat merinci hambatan sistemik birokrasi politik.
Denny menilai struktur koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah masuk dalam kategori yang terlampau gemuk.
"Oversize coalition koalisi kegemukan yang konsekuensinya lambat bergerak dan banyak potensi sakitnya itu kolesterol gula dan sejenisnya," cetusnya di dalam video.
Kondisi tersebut membuat parlemen menjadi tidak responsif, kecuali jika kekuatan sipil dan gelombang massa rakyat memberikan desakan yang masif.
Sikap bungkam dari pimpinan koalisi juga dituding menjadi penyebab utama mengapa partai-partai politik di bawahnya memilih untuk bermain aman.
"Ketika Presiden Prabowo hanya diam haakqul yakin yang lain juga diam saja," tegas Denny menyoroti belum adanya respons resmi dari kepala negara.
Para elite partai disinyalir enggan bersuara lantaran takut kehilangan posisi strategis, mulai dari jabatan menteri hingga kursi komisaris BUMN.
Menyikapi kebuntuan tersebut, Denny bersama Refly Harun berencana melakukan safari politik ke DPR, DPD, MPR, hingga organisasi kemasyarakatan.
Langkah audiensi ini sengaja dirancang demi membangun konsolidasi menyeluruh bersama elemen mahasiswa, kelompok buruh, dan civil society.
Ia juga mendorong awak media istana untuk aktif mencecar Presiden Prabowo perihal kejelasan sikapnya terhadap status hukum Gibran.
Baginya, putusan MK telah memaparkan secara gamblang adanya cacat administratif serius terkait pemenuhan syarat pendidikan wakil presiden.
"Wakil presiden itu tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu," pungkas Denny menutup penjelasannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
