Repelita Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memberikan klarifikasi mendalam mengenai motif langkah hukumnya terkait keabsahan dokumen persyaratan administrasi kelulusan cawapres pada siaran yang diunggah hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Penjelasan jernih mengenai perkara ketatanegaraan tersebut disampaikan secara langsung oleh beliau saat menjadi pembicara dalam program diskusi publik yang ditayangkan melalui kanal YouTube Rakyat Bersuara.
Dalam tayangan tersebut narasumber membantah tuduhan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kekecewaan pascapemilu atau residu politik melainkan murni demi menegakkan transparansi publik serta mewujudkan meritokrasi dunia pendidikan.
Beliau memaparkan fakta otentik bahwa surat keterangan resmi dari otoritas terkait mengenai penyetaraan dokumen kelulusan tersebut baru bisa didapatkan secara legal oleh pihak pelapor pada tanggal 16 April 2026.
Keterlambatan ini terjadi karena adanya peraturan internal penyelenggara pemilu terdahulu yang dinilai menyembunyikan berkas sehingga badan pengawas maupun elemen masyarakat tidak memiliki akses langsung untuk meneliti keabsahannya sejak awal.
Pakar hukum tata negara ini menambahkan bahwa proses pengujian pemenuhan syarat kelayakan seorang pemimpin nasional harus dipandang secara prospektif ke depan sejak momen pelantikan demi menjaga legitimasi moral jalannya roda pemerintahan republik.
Melalui forum resmi di parlemen pihak pelapor mendorong dewan perwakilan rakyat agar segera mengoptimalkan hak menyatakan pendapat berlandaskan tiang utama hukum substantif demi keadilan seluruh rakyat indonesia tanpa adanya intervensi kekuasaan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
