Repelita Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, menyoroti dugaan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dinilai terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo.
Sorotan tersebut dialamatkan terkait dugaan manuver politik yang mengiringi pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dari Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia.
ADVERTISEMENT
Pernyataan krusial tersebut diunggah oleh Cipta Panca Laksana melalui akun media sosial X pribadinya pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Melalui tulisan pada akun media sosial miliknya, Cipta Panca Laksana menyoroti penerbitan surat perintah penyidikan oleh aparat penegak hukum yang dinilai memengaruhi peta kepemimpinan partai.
"Itu salah satu abuse of power yang dilakukan Jokowi saat berkuasa, memanfaatkan aparat penegak hukum. Dengan sprindik APH Airlangga Hartarto langsung lemes, dan menyerahkan tampuk kekuasaan di Golkar ke Bahlil!" kata politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana.
Respon dari Cipta Panca Laksana tersebut merupakan tanggapan atas unggahan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, yang sebelumnya mengulas dinamika politik nasional.
Muhammad Said Didu mengkritik sikap para kader partai politik yang dinilai pasrah terhadap serangkaian pergeseran konstelasi di tingkat elite.
"Hahaha @Golkar5 membicarakan dirinya sendiri. Operasi politik Jokowilah yg menjadoakan @bahlillahadalia jadi Ketua Umum Partai Golkar - tapi kalian semua pasrah dan patuh sampai sekarang," tulis mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu.
Pernyataan kedua tokoh tersebut mengemuka untuk merespons lontaran politikus Partai Golkar, Andi Sinulingga, mengenai kekhawatiran terhadap penggunaan operasi politik.
Proses pengunduran diri Airlangga Hartarto yang berlanjut pada terpilihnya Bahlil Lahadalia melalui Musyawarah Nasional XI diketahui berlangsung pada Agustus 2024.
Rangkaian dinamika kepemimpinan internal partai politik tersebut terjadi menjelang transisi pimpinan nasional menuju kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perdebatan mengenai dugaan operasi politik ini kembali mengemuka seiring berkembangnya berbagai isu serta polemik publik yang melibatkan jajaran tokoh nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
