Repelita [Jakarta] - Mahasiswa di Makassar menggelar unjuk rasa bertajuk Reformasi Jilid II di bawah jembatan layang Jalan AP Pettarani pada Senin, 15 Juni 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi para peserta aksi untuk menyampaikan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Aqil Abdan Syakuran, menyoroti sejumlah langkah pemerintah yang dianggap jauh dari harapan masyarakat luas.
Aqil secara blak-blakan menyebut pola kepemimpinan saat ini mulai memperlihatkan kemiripan dengan karakteristik era Orde Baru di masa lalu.
Ia menilai adanya kelemahan komunikasi antara presiden dengan para pembantu setianya dalam proses pengambilan keputusan strategis negara.
"Kami melihat pemerintahan hari ini, itu mirip-mirip dengan bapak Soeharto, kenapa demikian, karena kami melihat staf khusus dari presiden ini tidak didengar oleh bapak Presiden," ujar Aqil di lokasi.
Lebih lanjut, ia menyoroti narasi pidato dan pernyataan resmi presiden yang dinilai kurang matang hingga menimbulkan polemik baru di tengah publik.
"Banyak program, misalnya standar penulisan pidato saja itu tidak jelas diucapkan. Karena saya yakin penulisan pidato sudah memperhatikan ke depannya apa yang terjadi jika hal itu tidak diucapkan," ucapnya.
Menurutnya, Presiden Prabowo sering kali mengambil kebijakan berdasarkan keyakinan pribadi tanpa menimbang realitas kebutuhan masyarakat di lapangan.
"Dia (Presiden Prabowo) hanya melalui keyakinannya saja seperti pernyataan bahwa dolar itu tidak digunakan di desa. Itu permasalahannya," lanjutnya.
Aqil menambahkan bahwa banyak program pemerintah yang dijalankan tanpa disertai kajian mendalam sehingga terkesan hanya memenuhi janji kampanye politik.
"Yang kedua, kami melihat program yang dijalankan sebagai janji politik semata, karena tidak ada analisa mendalam sebelum program itu berjalan," terangnya.
Dampaknya, pengelolaan APBD di berbagai daerah menjadi terganggu akibat pengalihan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada hak-hak rakyat.
"Sehingga membuat carut marut APBD sekarang karena dialihkan. Percuma badan kita sehat kalau biaya pendidikan tidak ada, seolah hak rakyat akan dirampas pada akhirnya," imbuhnya.
Gerakan ini diakui sebagai bentuk perlawanan terhadap tendensi otoriter yang disinyalir mulai muncul kembali dalam struktur pemerintahan saat ini.
"Kenapa kami Reformasi Jilid II, karena pemerintahan sekarang mirip-mirip pemerintahan Soeharto, gaya-gaya otoriter," tegasnya.
Selain persoalan anggaran negara dan kebijakan ekonomi, mahasiswa juga mengkritisi efektivitas penggunaan dana APBN dalam agenda diplomatik luar negeri.
"Kemudian kebijakan luar negeri, APBN dipakai. Mereka bilang dana yang dipakai ke luar negeri adalah sisa-sisa APBN, nah ini mungkin permasalahan keluarga negeri dapat berdampak," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
