Repelita [Jakarta] - Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (CiC) mengendus adanya relasi janggal antara pengusaha berinisial Fendi dengan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Lembaga tersebut secara resmi mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan yang mereka klaim terkait dugaan rasuah.
ADVERTISEMENT
Ketua CiC, R. Bambang S.S., menuturkan bahwa organisasinya telah menghimpun sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan tindak pidana pencucian uang.
Salah satu fokus penyelidikan yang diminta CiC berkaitan dengan pola kepemilikan aset mewah yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan sosok pengusaha tersebut.
"Kami menemukan informasi bahwa Febrie kerap mendatangi kediaman pribadi Fendi yang terletak di kawasan elite Bintaro dan meminta pihak KPK segera melakukan penyidikan dalam kasus ini," ujar Bambang, Rabu (15/7/2026).
Lembaga ini juga mencurigai adanya praktik penggunaan kendaraan mewah secara bergantian di antara pihak-pihak terkait sebagai bentuk upaya penyamaran aset.
Di sisi lain, CiC membidik dugaan keterlibatan Fendi dalam perolehan proyek-proyek infrastruktur berskala besar di Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk proyek di Papua.
Muncul pula klaim mengenai adanya kedekatan spesial antara Fendi dengan oknum pejabat Kementerian PU berinisial Oscar dalam pengaturan proyek tersebut.
Bambang menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membeberkan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa ke ranah publik dan penegak hukum.
"Urusan proyek bermasalah di Kementerian Pekerjaan Umum ini jumlahnya banyak sekali. Kami di CiC berkomitmen tidak akan berhenti di sini. Kami akan membongkar satu per satu dugaan penyimpangan proyek tersebut kepada publik," tegas Bambang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Febrie Adriansyah, Menteri PU Dody Hanggodo, maupun pengusaha Fendi terkait tuduhan yang diarahkan kepada mereka.
Seluruh klaim tersebut saat ini masih berstatus dugaan dan belum teruji secara hukum, sehingga asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
