Repelita Jakarta - Gelombang protes dari otoritas wilayah penghasil sumber daya alam terhadap kebijakan alokasi instrumen keuangan pemerintah pusat kini semakin memanas.
ADVERTISEMENT
Sikap keras dilayangkan oleh kepala daerah tingkat kabupaten yang meradang akibat adanya rencana rasionalisasi belanja fiskal domestik secara sepihak.
Kebijakan pemotongan pagu distribusi komoditas strategis dinilai murni merugikan kelangsungan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hajat hidup masyarakat lokal.
Pernyataan menohok mengenai ketidakadilan tata kelola keuangan negara tersebut dilontarkan secara terbuka oleh Bupati Siak, Afni Zulkifli, pada Oktober 2026.
Melalui saluran rilis media sosial yang diunggah oleh akun @corongnetizenindonesia, dirinya meluapkan rasa kecewa yang mendalam terkait proyeksi kas daerah.
Afni Zulkifli mencurahkan persoalan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang diproyeksikan bakal dipangkas secara drastis oleh otoritas birokrasi pusat.
"KAMI BISA TANPA PUSAT, TAPI PUSAT BISA NGGAK TANPA PEMERINTAH DAERAH?" tegas Bupati Siak Afni Zulkifli dalam pernyataan resminya.
Pihaknya membeberkan bahwa rencana penciutan nilai transfer modal untuk periode tahun anggaran 2027 mendatang tersebut tanggung-tanggung mencapai angka 70 persen.
Tidak sebatas memperjuangkan hak ekonomi yurisdiksi penghasil migas, dirinya secara transparan mengaku mulai menghadapi serangkaian tekanan eksternal dari pihak tertentu.
Afni Zulkifli menyatakan adanya indikasi tindakan intimidasi terselubung yang diarahkan kepada dirinya akibat terlalu vokal menyuarakan keadilan bagi warga Siak.
Sengkarut mengenai pembagian keuntungan komoditas bumi di luar pulau jawa ini seketika memantik beragam argumen dan keprihatinan dari pengguna internet.
Banyak netizen yang melayangkan rasa cemas terhadap keselamatan sang kepala daerah, sekaligus mengkritik ketimpangan pembangunan yang terpusat di wilayah ibukota.
Tanggapan bernada kekhawatiran serta doa perlindungan bagi ketegasan sang bupati disampaikan oleh akun @yosinnakyta di kolom diskusi daring.
"Ibu ini sedang memasak tapi yg ketar ketir saya..Tuhan plis lah.. Lindungin ibu ini dgn smua kuasa amin. 🥲"
Sentimen ketidakpuasan publik juga bermunculan lewat kalimat kritik yang menyoroti eksploitasi kekayaan alam daerah demi kepentingan perluasan fasilitas di pulau jawa.
Komentar mengenai ketidakseimbangan pemanfaatan hasil bumi luar jawa dituliskan oleh akun @hendrika2174 pada kesempatan yang sama.
"Semua uang dari dari hasil bumi luar jawa di gunakan untuk nembangun pulau jawa"
Keluhan mengenai beban kerusakan ekologis daerah yang tidak sebanding dengan kenyamanan pasokan energi di pusat kota juga ramai diperdebatkan oleh warganet.
Akun @bithasf turut memaparkan potret ironis kelistrikan wilayah luar yang kerap mengalami pemadaman total meskipun menjadi lumbung bahan baku utama.
"Jakarta hampir ga pernah padam listriknya karena dikelilingi PLTU, padahal tambang batu baranya ada di kalimantan. Kalimantan sering padam listriknya belum lagi kerusakan lingkungannya. Sedih banget"
Persoalan mengenai rasio kontribusi sektor pajak rakyat dan bagi hasil kekayaan alam domestik yang dinilai menguap tanpa kejelasan juga disuarakan pengguna media sosial.
Akun @agus.tomi17 memberikan analisisnya mengenai persentase pemanfaatan anggaran pendapatan belanja negara yang dianggap timpang bagi wilayah penghasil.
"Padahal 80 % pendapatan apbn hasil dari pajak rakyat. Tp ini SUMBER DAYA ALAM daerah di ambil 80% juga. Kemana ya hasil sumberdaya alam indonesia nguap nya."
Sebagian kecil pengguna internet bahkan melontarkan sarkasme mengenai potensi digunakannya lembaga hukum yudisial sebagai alat untuk membungkam sikap kritis daerah.
Komentar bernada sindiran terhadap potensi munculnya kriminalisasi perkara dari institusi penegak hukum dituliskan oleh akun @maeldempsey77 sebagai penutup.
"Awas nnti di titipi kasus sama KPK 🤣🤣 Tw sndiri lah ada yg resah nnti"(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
