[BREAKING NEWS] VIRAL Warganet Murka! IWO Bali Diserang Usai Kritik Penggerebekan THM ?

Repelita Denpasar - Gelombang kemarahan warganet membanjiri media sosial setelah Ikatan Wartawan Online (IWO) Bali mengkritik penggerebekan tempat hiburan malam di Denpasar yang dilakukan oleh Bareskrim Polri.

Sejumlah komentar tajam muncul dan mempertanyakan sikap IWO Bali yang dinilai tidak berpihak pada upaya pemberantasan narkoba di konten Instagram resminya.

"Logika mana yang dipakai ya? Tempat hiburan digerebek karena narkoba, tapi organisasinya yang protes. Sejak kapan barang haram perlu pembelaan dari pena wartawan?" tulis akun fakta_nusantara.id.

Kritik juga datang dari akun lain yang menilai pernyataan IWO Bali berlebihan dan tidak didukung oleh data yang kuat dan terverifikasi.

"Ketika anda mengatakan penindakan New Star Bali tidak transparan, padahal berita sudah dirilis dengan lengkap, perlu dipertanyakan motivasi anda," cuit akun @jovitafemaftalisha.

"Anda ini kan jurnalis, masa tidak lakukan riset sebelum bicara. Anda harusnya juga bisa lihat di akun medsos," tulis @celinefemafbriselda.

"Bongkar semua setoran haram! Jangan biarkan oknum berkedok profesi jadi beking narkoba. Maju terus Polisi," kata @ednyhope.

Reaksi publik yang membanjiri jagat maya ini kemudian memicu polemik yang lebih luas, terutama setelah organisasi Patriot Anti-Narkoba (PATRON) turut angkat bicara.

Ketua Umum PATRON, Muannas Alaidid, secara tegas membela langkah Dirtipid Narkotika Bareskrim Polri yang dinilai sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"IWO kurang update atau tuduh petugas tidak transparan biar publik yang menilai. Jangan sampai malah IWO yang dianggap menyebarkan berita bohong. Semua ada konsekuensi hukumnya," kata Muannas.

Ia menegaskan bahwa Markas Besar Polri memiliki kewenangan nasional dalam melakukan penindakan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

"Aneh IWO ini. Kalian siapa sih sebenarnya? Kok malah ribut soal teknis. Polisi dari Mabes Polri memiliki wewenang nasional untuk melakukan penangkapan di wilayah mana pun Indonesia," katanya.

Muannas juga menjelaskan bahwa dalam operasi pemberantasan narkotika, unsur kerahasiaan menjadi strategi penting untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi.

Ia menilai kritik IWO Bali terkait tidak dilibatkannya aparat lokal menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penegakan hukum modern yang dinamis.

Selain itu, ia menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh penyidik telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Bahwa dalam tindak pidana narkoba, penyidik itu memiliki waktu 3x24 jam dan dapat diperpanjang lagi selama 3x24 jam berikutnya," katanya membantah tudingan tindakan tanpa prosedur.

Muannas juga mengingatkan agar publik lebih bijak dalam mengikuti perkembangan resmi dari penyidik dan tidak membangun opini prematur yang dapat menyesatkan.

"Kalian monitor di banyak media online pernyataan Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri. Ikuti perkembangan," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Ketua IWO Bali, Tri Widiyanti, mempertanyakan transparansi penggerebekan dua tempat hiburan malam di Denpasar yang dilakukan Bareskrim.

"Lantas, ada apa sebenarnya di balik penggerebekan ini? Kenapa aparat penegak hukum di Bali tidak dilibatkan lagi, ada apa ini?" kata Widiyanti mempertanyakan prosedur.

Namun kritik tersebut dinilai PATRON sebagai spekulasi yang tidak berdasar dan berpotensi besar menyesatkan publik serta menghambat upaya pemberantasan narkoba.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba di Indonesia bersifat terorganisir dan lintas daerah sehingga membutuhkan operasi lintas wilayah.

Kondisi ini membuat aparat harus bergerak cepat dan terkadang bersifat tertutup demi menjaga efektivitas penindakan di lapangan.

PATRON menilai langkah Bareskrim Polri dalam penggerebekan tersebut justru mencerminkan keseriusan dan komitmen tinggi dalam memberantas narkoba.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok