Repelita [Jakarta] - Kasus rasuah dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjerat mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memicu sorotan tajam dari mantan Menkopolhukam, Mahfud MD.
Mahfud menilai perkara yang sedang diusut Kejaksaan Agung tersebut jauh lebih suram dan kompleks dibandingkan informasi yang selama ini tersaji kepada publik.
ADVERTISEMENT
Ia meyakini bahwa fakta-fakta yang lebih mendalam akan terkuak saat perkara ini bergulir di persidangan nanti.
"Lebih parah lagi sebenarnya daripada yang terungkap, nanti kan pasti terungkap di pengadilan," ujar Mahfud.
Ia secara terbuka mengkritik kepemimpinan Dadan Hindayana yang dinilai minim pengalaman birokrasi serta pemahaman mendalam terkait hukum keuangan negara.
"Pak Dadan itu tidak punya pengalaman di birokrasi, tidak mengerti hukum keuangan negara, seakan-akan semua bisa dilakukan seenaknya," kata Mahfud.
Menurutnya, peringatan akan tata kelola yang buruk sebenarnya sudah disuarakan masyarakat sejak awal pelaksanaan program melalui munculnya berbagai insiden, seperti kasus keracunan makanan.
"MBG ini bagus sebagai program, tapi tata kelolanya sangat buruk. Kita minta agar dievaluasi tidak pernah didengar, sekarang baru terasa, ratusan miliar kan," imbuh Mahfud.
Dalam perkembangan terpisah, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan keprihatinan mendalam atas skandal ini dan menegaskan bahwa partainya telah melarang kader terlibat komersialisasi program rakyat tersebut.
"Sejak awal ketika melihat ada yang tidak beres di situ, kami mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI-Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat," ungkap Hasto.
Hasto menekankan bahwa persoalan hukum yang kini muncul sebenarnya dapat diantisipasi sejak dini apabila pemerintah bersedia mendengar masukan kritis dari publik.
"Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal," tegas Hasto.
Di sisi lain, mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, telah menyatakan kesiapan menjadi justice collaborator untuk membongkar keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut kliennya siap mengungkap peran tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif yang diduga terlibat.
"Menurut klien saya yang jelas melibatkan tokoh-tokoh dari kalangan eksekutif dan legislatif. Klien saya siap buka semuanya," pungkas Krisna. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
