Repelita Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, melontarkan kritik tajam yang menyudutkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan pernyataan bahwa pejabat yang tidak sesuai latar belakang jauh lebih berbahaya dibandingkan pengamat yang berbicara di luar keahliannya.
Ia menilai Teddy yang berlatar belakang militer lalu ditunjuk menjadi Seskab hanya karena memiliki jasa kepada Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye merupakan contoh nyata dari kondisi tersebut.
ADVERTISEMENT
Bivitri menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah pada inflasi pengamat yang disinggung Teddy, melainkan pada pejabat negara yang bekerja tidak sesuai kompetensi dan latar belakangnya.
"Jauh lebih berbahaya pejabat, bukan pengamat, yang tidak sesuai background," ujar Bivitri dikutip pada Minggu (12/4/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data dalam setiap pernyataan pejabat karena kekeliruan data dapat berdampak luas terhadap kebijakan dan persepsi publik.
"Juga, pejabat yang salah data atau nggak pakai data (mis bilang Aceh sudah pulih)," cetusnya.
Bivitri menambahkan bahwa tanggung jawab pejabat tidak hanya sebatas etika melainkan juga menyangkut aspek hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
"Tanggung jawabnya hukum tuh bukan hanya etik," kuncinya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena maraknya komentar publik dengan menyebut terjadi inflasi pengamat di berbagai bidang.
Teddy menilai banyak pihak yang mengaku sebagai pengamat namun tidak memiliki dasar keahlian maupun data yang memadai, sehingga berpotensi membentuk opini yang tidak berpijak pada fakta.
“Kemudian yang ketiga, saya mau jawab juga. Sekarang ini, ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi, banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia background-nya bukan di situ," ujar Teddy.
"Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu, datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru,” tambahnya.
Ia juga menyinggung bahwa sebagian pengamat telah lama aktif membangun opini publik bahkan sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat.
Meski demikian, Teddy mengklaim tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden tetap tinggi dan publik dinilainya tidak sepenuhnya terpengaruh oleh opini yang berkembang.
“Tapi faktanya apa? Faktanya, lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik. Bukan suatu asumsi,” tukasnya.
Teddy pun mengingatkan agar setiap kritik disampaikan secara bijak dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Jadi, saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silakan beri kritik. Tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan. Membuat orang cemas terhadap negeri ini. Semuanya stabil, semuanya terkendali. Dan mari kita sama-sama untuk mencapai yang terbaik ke depan,” kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
