Repelita [Jakarta] - Keputusan mundurnya Nanik S. Deyang dari kursi pimpinan lembaga pengelola program makanan bergizi sementara tetap mempertahankan jabatannya sebagai komisaris perusahaan energi pelat merah mendapat sorotan tajam dari kalangan pengamat ekonomi.
Pengamat kebijakan publik dari lembaga riset independen menilai langkah tersebut menunjukkan inkonsistensi sikap yang cukup mencolok dari sang pejabat publik.
ADVERTISEMENT
Keputusan untuk tetap bertahan di posisi komisaris badan usaha milik negara tersebut disinyalir kuat didasari oleh faktor perolehan pendapatan bulanan yang jauh lebih menggiurkan.
Argumen mengenai gangguan kesehatan fisik yang kerap didengungkan dinilai tidak masuk akal mengingat setiap kandidat wajib melalui serangkaian uji kesehatan ketat sebelum dilantik.
Alasan kesehatan juga tidak logis karena Nanik melewati medical check up sebelum jadi Kepala BGN.
(Tidak mundur sebagai Komisaris Pertamina juga tidak logis?) Betul, tidak konsisten, ujarnya saat dihubungi awak media di Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu, 22 Juli 2026.
Ketika disinggung mengenai motif di balik keputusan melepas jabatan strategis tersebut, ia menduga tekanan ganda dari berbagai pihak menjadi pemicu utama kejatuhan sang kepala lembaga.
Tekanan politik tersebut datang dari dua sisi kepentingan yang saling bertolak belakang antara ambisi kepemimpinan tertinggi dan desakan publik agar program dihentikan.
Nanik mundur karena menghadapi tekanan dari dua arah.
Presiden ingin program terus berjalan, sementara masyarakat ingin agar MBG dihentikan dulu sejak mencuatnya kasus korupsi BGN, jelasnya.
Posisi rawan di antara lingkaran aparat penegak hukum serta militer turut memperbesar risiko kriminalisasi terhadap figur berlatar belakang sipil di dalam struktur organisasi tersebut.
Nanik dikhawatirkan juga berada di arena konflik yang melibatkan polisi dan tentara.
Sebagai sipil, ada risiko Nanik dikorbankan atau dikriminalisasi, tuturnya.
Besarnya alokasi dana serta ribuan titik sebaran dapur umum yang kadung beroperasi membuat upaya pembenahan internal menjadi persoalan rumit yang membutuhkan campur tangan langsung kepala negara.
Anggaran jumbo dan jumlah titik dapur yang sudah terlanjur menembus 27 ribu titik membuat pembenahan tata kelola MBG menjadi kompleks dan sulit.
Mundurnya dua Kepala BGN dalam waktu singkat juga menunjukkan permasalahan MBG sudah kronis dan sulit dibenahi kecuali ada political will dari Prabowo, pungkasnya.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
