Repelita [Jakarta] - Alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis pada tahun mendatang dipastikan mengalami penyusutan dari pagu awal yang menyentuh angka ratusan triliun rupiah.
Langkah penghematan tersebut ditempuh melalui pembenahan tata kelola secara menyeluruh serta penataan kembali target sasaran bantuan.
ADVERTISEMENT
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyampaikan bahwa kalkulasi detail terkait besaran kebutuhan dana masih terus berjalan.
"Yang jelas sudah tidak Rp 268 triliun, sudah jauh berkurang."
"Tapi angkanya karena masih berjalan prosesnya, saya belum bisa sebutkan," ujar Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).
Strategi efisiensi ini berfokus pada penajaman target penerima agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran bagi kelompok rentan.
Prioritas utama diarahkan kepada balita serta ibu yang sedang mengandung maupun menyusui guna menekan angka tengkes.
Evaluasi internal memperlihatkan bahwa komposisi penerima manfaat saat ini belum sepenuhnya selaras dengan misi perbaikan nutrisi anak.
Porsi terbesar masih didominasi oleh pelajar sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas di berbagai wilayah.
"Kalau bicara pencegahan stunting, 1.000 hari pertama adalah golden period."
"Sekarang ini baru 17% yang ibu hamil, ibu menyusui, dan balita."
"Itu yang nanti akan kami refocusing," katanya.
Lembaga tersebut turut melakukan penyisiran data terhadap puluhan juta penerima guna menghindari duplikasi maupun tumpang tindih layanan.
Validasi ketat ini dilakukan agar distribusi pasokan makanan di lapangan berjalan efektif dan efisien tanpa pemborosan.
"Misalnya satu sekolah dilayani dua SPPG."
"Kami lihat ada indikasi jumlah penerima bisa menjadi dobel."
"Itu yang sekarang kami sisir satu per satu supaya benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Selain itu, operasional ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai daerah turut diverifikasi secara berkala.
Pemetaan geografis dan pembangunan basis data terpadu menjadi instrumen utama untuk mencegah potensi penyelewengan di lapangan.
"Kami benar-benar mau cek."
"Nanti kami bikin database untuk penerima manfaat, database untuk SPPG."
"Data itu sangat penting dan menjadi pembenahan pertama kami," kata Agustina.
Kebijakan penyesuaian juga menyasar skema insentif operasional yang sebelumnya disamaratakan bagi seluruh unit pelayanan.
Pemerintah berencana merumuskan formula baru yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis serta biaya distribusi.
Dana hasil penghematan tersebut nantinya dialokasikan ulang untuk memperkuat penanganan masalah gizi di daerah dengan prevalensi tinggi.
Langkah ini sejalan dengan arahan kepala negara agar penyesuaian biaya pangan senantiasa memerhatikan indeks harga lokal.
"Efisiennya bukan berarti mengurangi manfaat, tetapi dialihkan ke daerah yang memang lebih membutuhkan untuk penanganan stunting," kata Agustina.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
