Repelita Jakarta - Jurnalis senior Edy Mulyadi mengajak masyarakat serta parlemen untuk mengambil pelajaran dari dinamika politik di Paraguay terkait wacana penolakan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Edy Mulyadi melalui siaran video pada kanal YouTube Bang Edy Channel yang tayang pada Kamis, 12 November 2026.
Dalam ulasannya, Edy menyoroti preseden yang terjadi pada Presiden Paraguay Santiago Pena yang sempat mengajukan surat pengunduran diri kepada parlemen pada 5 November 2026 akibat skandal kegagalan bank digital terbesar di negara tersebut.
Menurut pemaparan Edy di kanal YouTube Bang Edy Channel, parlemen Paraguay secara tegas menolak surat pengunduran diri Santiago Pena dan justru menempuh jalur pemakzulan resmi tepat satu hari setelahnya pada 6 November 2026.
Skandal ekonomi di Paraguay tersebut dilaporkan telah membekukan dana jutaan nasabah dari total populasi dewasa yang memicu kemarahan publik serta krisis kepercayaan terhadap kepala negara.
Edy menilai situasi politik di Indonesia saat ini memiliki kemiripan pola setelah muncul kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma serta mengirimkannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri tersebut sebelumnya dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyusul pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo selama dua setengah jam pada 10 November 2026.
Edy Mulyadi menekankan bahwa perbedaan antara menerima pengunduran diri dan melakukan pemakzulan memiliki konsekuensi hukum serta beban anggaran negara yang sangat besar bagi rakyat Indonesia.
Apabila parlemen menerima pengunduran diri Gibran, maka ia akan diberhentikan secara terhormat dan tetap berhak memperoleh seluruh fasilitas mewah mantan wakil presiden seumur hidup yang dibiayai negara.
Fasilitas negara yang melekat pada mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat mencakup uang pensiun, rumah dinas lengkap beserta biaya operasionalnya, kekebalan hukum, hingga pengawalan melekat sekitar lima puluh personel Pasukan Pengamanan Presiden dari Grup D.
Sebaliknya, Edy menjelaskan bahwa seluruh hak istimewa, fasilitas seumur hidup, serta imunitas hukum tersebut akan otomatis hangus apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak pengunduran diri dan melanjutkan proses pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Dorongan untuk memakzulkan Gibran dinilai Edy memiliki landasan kuat karena berkaitan dengan persoalan integritas konstitusi serta keabsahan dokumen pendidikan sejak proses pencalonannya.
Ia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran batal dan tidak sah secara hukum.
Sejumlah pakar hukum tata negara seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Margarito Kamis, dan Bivitri Susanti juga disebut Edy telah menegaskan bahwa upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tertutup dan terlambat.
Selain persoalan dokumen pendidikan, Edy menyinggung proses pencalonan Gibran yang dinilai cacat moral akibat dugaan intervensi kekuasaan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 terkait syarat batas usia kepala daerah.
Di sisi lain, dinamika di parlemen sendiri menunjukkan pergerakan signifikan setelah Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan bahwa sekitar 120 anggota dewan dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Menutup siarannya di Bang Edy Channel pada 12 November 2026, Edy Mulyadi mengajak publik untuk mengawal jalannya sidang di Senayan guna melihat apakah parlemen akan menerima pengunduran diri tersebut atau memilih jalur pemakzulan demi menyelamatkan keuangan negara dan marwah konstitusi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
