Repelita Semarang - Mantan pemimpin organisasi mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tiyo Ardianto melayangkan protes keras menyusul pembatalan sepihak kehadirannya sebagai pembicara dalam agenda diskusi ilmiah di Universitas Negeri Semarang.
Sedianya figur pemuda tersebut dijadwalkan oleh pihak panitia dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi untuk mengulas tema kebebasan berpendapat namun agenda tersebut mendadak dibatalkan oleh birokrasi kampus mendekati hari pelaksanaan.
ADVERTISEMENT
Pembatasan ruang bicara ini memicu polemik lantaran sang tokoh mahasiswa dikenal sangat vokal dalam melontarkan kritik tajam terhadap program makan bergizi gratis yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya dicekal birokrat kampus. Alasannya karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua BEM UGM. Sebuah alasan yang tidak masuk akal,” kata Tiyo pada Senin, 25 Me 2026.
Aktivis kampus yang baru saja meletakkan jabatannya pada Maret silam itu menilai dalih kelulusan atau masa jabatan yang habis merupakan bentuk sensor terselubung terhadap pemikiran kritis mahasiswa.
Ia memandang institusi pendidikan tinggi seharusnya menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga iklim kebebasan akademik dan kemerdekaan berpikir dari segala bentuk intervensi penguasa.
"Jika terjadi pembungkaman hak manusia untuk bicara, maka kampus selayaknya menjadi yang terdepan membela," ujarnya.
Meskipun agenda diskusinya digagalkan oleh otoritas birokrasi, dirinya tetap menyampaikan apresiasi mendalam kepada para panitia pelaksana yang telah berani menginisiasi ruang dialektika di tengah atmosfer akademis yang dinilai feodal.
Tiyo meyakini bahwa segala upaya pembatasan dan intimidasi fisik maupun struktural tidak akan pernah sanggup memadamkan api perjuangan serta penyebaran gagasan kritis di kalangan kaum intelektual muda.
“Sejarah membuktikan bahwa tekanan adalah energi paling manjur bagi perlawanan,” ujar Tiyo.
Gelombang penolakan terhadap pembatalan diskusi ini juga memicu reaksi solidaritas dari internal kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa beserta aliansi penegak demokrasi di lingkungan Unnes.
Pihak kolektif mahasiswa lokal menilai tindakan preventif yang diambil oleh jajaran rektorat telah mencederai hak konstitusional warga negara dalam berserikat serta merusak marwah kebebasan berpendapat di muka publik.
“Menuntut terciptanya ruang akademik yang demokratis, kritis, dan bebas dari tekanan kekuasaan birokrasi,” katanya.
Di sisi lain kubu dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik secara tegas menepis tuduhan miring yang menyebut pihak kampus melakukan boikot ideologis terhadap mantan pimpinan mahasiswa UGM tersebut.
Otoritas fakultas berdalih bahwa instruksi pergantian narasumber murni didasarkan pada ketidaksesuaian kompetensi figur dengan draf usulan kegiatan yang diajukan oleh kelompok mahasiswa pelaksana di mana tema awal berfokus pada kemerdekaan pers.
“Tidak ada niat untuk menghalangi,” katanya.
Pihak manajemen kampus menambahkan bahwa mereka tidak memiliki rekam jejak anti-kritik mengingat pada tahun sebelumnya sang aktivis juga pernah diberikan panggung resmi untuk mengulas kepemimpinan pemuda di tempat yang sama.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
