Repelita Jakarta - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyoroti adanya kekosongan aturan menjelang pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Analisis mendalam mengenai kendala regulasi kepangkatan hakim etik serta keterkaitan hasil sidang etik dengan penyidikan pidana makar tersebut disampaikan Bambang Rukminto saat berdialog melalui sambungan daring di kanal YouTube Kompas TV Jawa Timur.
Sidang Etik Jadi Pintu Masuk Pembuktian Pidana
Bambang menjelaskan bahwa vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang telah dijatuhkan kepada dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta, menjadi bukti awal adanya permufakatan jahat berupa penyadapan ilegal.
Menurutnya, seluruh kesaksian, pengakuan, serta fakta yang terungkap selama persidangan etik maraton tersebut dapat ditarik sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat proses penyidikan tindak pidana di Bareskrim Polri.
"di dalam sidang kode etik ini kan ee apa dari kesaksian maupun dari pengakuan ee pelaku ee pelanggaran kode etik ini tentu ee kepolisian bisa memberikan ee apa ee kesimpulan-kesimpulan dan ee pernyataan-pernyataan yang ada dalam sidang itu tentunya bisa juga menjadi alat bukti ee terkait dengan tindak pidana yang dilakukan," ujar Bambang Rukminto.
Terkait pemandangan Irjen Eko Hadi yang keluar dari ruang sidang dengan mengenakan baju tahanan, Bambang menilai langkah itu lebih bersifat seremonial untuk menunjukkan transparansi kepada masyarakat mengingat putusan PTDH tersebut masih menyisakan hak banding maupun peninjauan kembali.
Kekosongan Hukum Mengadili Jenderal Bintang Empat
Persoalan krusial justru muncul menjelang jadwal sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 mensyaratkan anggota komisi etik harus berpangkat setara atau lebih tinggi daripada terperiksa.
"ini yang menjadi kekosongan hukum kita ketika seorang Kapolri pucuk pimpinan tertinggi di institusi kepolisian melakukan pelanggaran hukum ee pelanggaran etik dan disiplin seperti itu karena dalam peraturan Kapori yang ditandatangani oleh Jenderal Listosigate sendiri ini ee kaporilah yang akan menunjuk ee anggota komisi sidang ee kodetik," ungkapnya.
Bambang memaparkan bahwa perwira tinggi aktif berpangkat jenderal bintang empat di tubuh Polri saat ini sangat terbatas, yakni hanya Kapolri Jenderal Suyudi dan mantan Wakapolri Jenderal Dedi Prasetyo yang bertugas di luar struktur.
Kondisi tersebut membuat komposisi panel majelis etik yang berjumlah tiga hingga lima orang perwira setara sulit terpenuhi tanpa melibatkan perwira tinggi bintang tiga maupun menempuh terobosan hukum melalui regulasi yang lebih tinggi seperti Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah.
Potensi Konflik Kepentingan dan Evaluasi Kelembagaan
Selain kendala aturan kepangkatan, Bambang mengingatkan potensi munculnya konflik kepentingan maupun subjektivitas apabila komisi etik diisi oleh para perwira tinggi yang sebelumnya merupakan bawahan langsung Jenderal Listyo Sigit.
Menutup dialognya di kanal YouTube Kompas TV Jawa Timur tersebut, ia mendorong pembentukan dewan kehormatan gabungan internal dan eksternal sekaligus memperketat desain kelembagaan pengawasan terhadap pucuk pimpinan Polri agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang (*).
Editor: 91224 R-ID Elok