Repelita [Jakarta] - Plh Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari membeberkan beban utang kepada pihak ketiga senilai Rp 1,6 triliun.
Kewajiban tersebut merupakan sisa pembayaran dari berbagai kegiatan operasional yang telah rampung dikerjakan selama tahun anggaran 2025.
ADVERTISEMENT
Pernyataan itu disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7).
Agustina mengakui bahwa pihaknya belum bisa melunasi tagihan tersebut, namun direncanakan bakal diselesaikan melalui mekanisme DIPA tahun 2026.
Ada 1,6 T yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan.
Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026, ujar Agustina.
Dia menjelaskan bahwa pencairan dana masih terhambat karena harus melewati serangkaian proses peninjauan dari berbagai pihak terkait.
Ada nilai tertentu yang harus di-review oleh KPA, ada nilai yang tertentu yang harus di-review oleh Inspektorat, ada nilai tertentu yang harus di-review oleh BPKP.
Ini yang masih dalam proses, tambahnya.
Atas kendala tersebut, BGN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rekanan yang hingga saat ini belum menerima pembayaran atas jasa mereka.
Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN belum bisa semuanya kami laksanakan kami bayarkan karena masih ada proses, ungkapnya.
Selain itu, terdapat potensi tagihan lain sebesar Rp 743 miliar yang sampai sekarang statusnya belum diakui secara resmi sebagai utang oleh pihak DJA.
Pihak DJA belum bisa menganggap ini diakui sebagai hutang kepada pihak ketiga karena belum memenuhi kualifikasi bahwa itu hutang kepada pihak ketiga.
Di sisi lain, desakan agar program Makan Bergizi Gratis segera beroperasi terus menguat setelah ratusan massa menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).
Ketua Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T, Herwil Junaidi Harefa, menuntut agar ribuan dapur yang telah dibangun segera dioperasionalkan.
Sampai sekarang, dapur SPPG kami itu terbengkalai. Bahkan kami jaga, kami bayar internet, kami bayar listriknya, kata Herwil.
Dia menyebut saat ini ada 6.000 dapur di daerah terpencil yang terbengkalai, dengan 645 di antaranya telah mengantongi perjanjian kerja sama.
Para investor kini terjerat utang perbankan karena biaya pembangunan dapur mencapai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar per unit.
Jangan dong kami menerima akibat daripada orang-orang lama yang kami tidak tahu sebenarnya juntrungannya di mana.
Harusnya daerah-daerah tertinggal ini diutamakan, apalagi kami sudah banyak utang ini, tegasnya.
Situasi semakin pelik karena mereka kini ditagih oleh pihak bank maupun rentenir akibat operasional yang tak kunjung dimulai selama delapan bulan terakhir.
Sudah 8 bulan kami tidak berjalan. Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih karena kami belum bayar utang, kata dia.
Herwil meminta pemerintah untuk mengembalikan modal investor jika program tersebut dianggap terlalu sulit untuk dijalankan.
Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami? Kami tidak menuntut banyak.
Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, nggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan, pungkasnya (*).
Editor: 91224 R-ID Elok
