Repelita Jakarta - Pengamat politik sekaligus jurnalis senior Hersubeno Arief memberikan sorotan tajam terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pasca rilisnya laporan dari lembaga pemeringkat global Standard & Poor's.
Sorotan tersebut muncul setelah lembaga Standard & Poor's menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerentanan atau risiko tertinggi di kawasan Asia Tenggara.
ADVERTISEMENT
Menurut Hersubeno, kondisi darurat ini sudah seharusnya menjadi alarm yang sangat serius bagi seluruh jajaran pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa persoalan APBN bukanlah sekadar angka-angka mati di atas kertas, melainkan memiliki dampak langsung yang terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Saya masih akan terus mengajak Anda untuk mencermati APBN kita. Ini soal yang sangat serius. Karena dampaknya bisa langsung ke perekonomian, juga ke asap dapur para emak-emak di Indonesia,” ujar Hersubeno Arief di kanal YouTube pribadinya.
Dalam pernyataan panjangnya, ia mengutip secara spesifik laporan terbaru dari Standard & Poor's yang menyebut Indonesia sebagai titik terlemah di Asia Tenggara.
Ia mengaku terkejut dengan penilaian tersebut mengingat selama ini Indonesia dikenal luas sebagai kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN.
“Indonesia ditempatkan sebagai negara paling rentan alias berisiko tinggi di Asia Tenggara. Bayangkan, negara yang tadinya disebut sebagai macan Asia, tetapi ternyata ini yang paling rentan,” tegasnya.
Dengan jumlah populasi yang mencapai hampir 300 juta jiwa, risiko ekonomi Indonesia dinilai dapat meledak menjadi krisis besar apabila tidak diantisipasi secara cermat dan cepat.
Hersubeno juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tetap menyuarakan optimisme setelah bertemu dengan pihak Standard & Poor's di New York.
Purbaya sempat mengklaim bahwa peringkat utang Indonesia masih tetap stabil meskipun ada sinyal negatif dari laporan lembaga tersebut.
Namun, Hersubeno secara terbuka mempertanyakan validitas klaim tersebut dengan nada kritis.
“Apakah benar penilaian lembaga sekelas Standard & Poor's bisa berubah hanya dalam hitungan jam setelah sebuah pertemuan?” ujarnya.
Ia menilai bahwa metodologi penilaian lembaga pemeringkat internasional biasanya selalu didasarkan pada data empiris dan analisis fundamental yang mendalam, bukan sekadar hasil dari satu kali pertemuan diplomatik.
Menurut Hersubeno, isi laporan Standard & Poor's secara gamblang menyoroti lemahnya profil fiskal Indonesia, stagnasi penerimaan negara, serta tingginya kebutuhan pembiayaan eksternal.
Kondisi yang sudah rapuh ini diperparah oleh fenomena higher for longer, yaitu kondisi suku bunga tinggi yang berkepanjangan di pasar global.
Ia menjelaskan dengan logika sederhana bahwa apabila peringkat kredit Indonesia turun, maka para investor dan lembaga donor internasional cenderung akan menahan pinjaman baru atau memberikan bunga yang lebih mahal.
“Risikonya tinggi, maka bunganya pun akan tinggi,” ujar Hersubeno dalam paparannya.
Lebih lanjut, ia menilai APBN saat ini juga sedang tertekan oleh komitmen pemerintah untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
Selain itu, program unggulan seperti makan bergizi gratis juga turut membebani sisi belanja negara di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Menurut perhitungannya, jika harga minyak dunia tetap bertahan di level tinggi, maka subsidi energi berpotensi membengkak di luar kendali.
Sementara itu, kurs rupiah yang terus melemah hingga menembus level di atas Rp17.000 per dolar Amerika Serikat menambah tekanan yang luar biasa berat.
Ia menyebutkan bahwa setiap pelemahan nilai tukar rupiah akan secara otomatis meningkatkan biaya impor minyak sekaligus memperbesar cicilan utang luar negeri pemerintah.
Hersubeno juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai dana cadangan pemerintah yang disebutnya tinggal sangat terbatas.
Sebagian besar dana tersebut telah dialihkan ke sektor perbankan sehingga mengurangi likuiditas fiskal yang tersedia.
Menurut analisanya, apabila dana cadangan itu habis untuk menjaga subsidi BBM, maka pemerintah akan kehilangan ruang gerak saat terjadi gejolak ekonomi global berikutnya.
“Artinya, bantalan fiskal kita sangat tipis,” tegas Hersubeno dengan nada memperingatkan.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan penghematan melalui pemangkasan anggaran kementerian serta pengurangan transfer ke daerah dapat memukul keras ekonomi lokal.
Sebab, belanja pemerintah daerah selama ini terbukti menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut kesimpulannya, apabila daerah kehilangan likuiditas di tengah tekanan ekonomi global yang terus meningkat, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas di tingkat paling bawah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
