Repelita [Jakarta] - Pengamat sosial dan ekonomi Anwar Abbas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas dalam menuntaskan perkara korupsi yang menyeret eks Jampidsus.
Menurut Anwar, penanganan kasus ini merupakan ujian kredibilitas serius bagi pemerintahan saat ini di tengah munculnya persepsi publik terkait ketidaktransparanan hukum.
ADVERTISEMENT
"Kalau penanganannya tidak dilakukan secara baik dan tidak dikembalikan kepada alur yang semestinya, Presiden Prabowo sendiri yang akan menjadi korban karena bisa dicap tidak mampu mengatasi persoalan dan dianggap mendukung praktik penegakan hukum yang tebang pilih," tegas Anwar.
Ia memperingatkan bahwa kepercayaan masyarakat dapat merosot tajam jika penegakan hukum terlihat tidak konsisten atau hanya sekadar gimik politik.
Anwar menuturkan, jika publik merasa kecewa, aksi penyampaian aspirasi di ruang publik berpotensi terjadi dan mengarah langsung kepada kepala negara.
"Awalnya mungkin yang diangkat adalah kasus Jampidsus dan MBG, tetapi pada akhirnya Presiden Prabowo sendiri yang akan menjadi sasaran kritik apabila dianggap hanya berani menyampaikan komitmen tanpa tindakan nyata," ujarnya.
Anwar mengingatkan kembali janji kampanye Prabowo yang kerap menggaungkan pemberantasan korupsi hingga ke level paling ekstrem sekali pun.
Ia berharap komitmen tersebut tidak hanya berakhir sebagai retorika, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata yang adil bagi seluruh pihak.
"Kalau yang ditindak hanya pelaku-pelaku kecil, masyarakat bisa menilai komitmen pemberantasan korupsi hanya sebatas retorika," ucapnya menambahkan.
Anwar menekankan pentingnya memegang prinsip keadilan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan masyarakat yang hingga kini masih menaruh harapan besar.
"Kalau dalam pemberantasan korupsi yang digaruk bukan yang gatal, rakyat tentu akan marah dan kecewa. Hal itu tentu tidak kita inginkan," tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
