Repelita Jakarta - Mantan Kepala Divisi Humas Polri sekaligus Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017 Irjen Polisi Purnawirawan Anton Charliyan membeberkan perkembangan pengumpulan bukti dugaan makar oleh penyidik kepolisian dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 22 November 2026.
ADVERTISEMENT
Penjelasan mengenai apakah aparat kepolisian sudah mengantongi bukti permulaan makar melalui penggeledahan kediaman dua perwira Polri tersebut dipaparkan Anton Charliyan dalam dialog di kanal YouTube Kompas TV Palembang.
Menurut Anton Charliyan, penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pasal makar oleh Polri menunjukkan sudah adanya kesepakatan gelar perkara serta bukti awal, meskipun penyidik tetap mendalami bukti elektronik terkait persiapan permulaan dan aksi nyata di lapangan.
"Justru dari TKP-TKP ini nanti akan tergambar ke mana sebetulnya alur-alurnya dan apabila banyak TKP otomatis tadi akan lebih banyak lagi tersangka-tersangka yang mungkin terlibat dalam tindak pidana makar," ujar Anton Charliyan.
Ia mengungkapkan bahwa dalam gelar perkara awal bersama Komisi Kepolisian Nasional, dua saksi ahli sempat memaparkan dugaan keterkaitan antara hasil penyadapan ilegal tersebut dengan rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini sebagai indikasi adanya pergerakan nyata.
Kendati demikian, Anton Charliyan menegaskan bahwa penyidik Badan Reserse Kriminal Polri masih harus melengkapi konstruksi hukum secara cermat agar pembuktian tidak berhenti pada asumsi atau opini politik semata.
"Walaupun kita yakin bahwa ini adalah makar tetapi konstruksi hukumnya itu kan harus dilengkapi gitu karena kita jangan hanya sekedar berbicara kaidah-kaidah opini politik," tegas Anton Charliyan.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa indikator utama yang wajib dibuktikan adalah adanya serangan yang bertujuan melumpuhkan kewenangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Menutup perbincangan di kanal YouTube Kompas TV Palembang tersebut, Anton Charliyan menekankan pentingnya kesesuaian minimal dua alat bukti yang sah serta keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penyidikan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok