Repelita Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritisi keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara signifikan dalam waktu singkat.
Ia menilai keputusan strategis tersebut sangat memberatkan kondisi masyarakat luas, terutama karena kebijakan itu tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai dan terencana.
ADVERTISEMENT
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam kepada wartawan, Senin, 20 April 2026.
Mufti menilai kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi ini sebagai sebuah kemunduran besar bagi pemerintahan yang ada.
Hal tersebut mengingat sebelumnya pemerintah dinilai cukup berani dengan menahan kenaikan harga BBM subsidi di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” pungkasnya dengan nada kecewa.
Ia juga menyinggung bahwa langkah yang diambil pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran banyak pihak sebelumnya.
Kekhawatiran itu muncul ketika harga BBM subsidi tidak dinaikkan, tetapi kemudian dilakukan berbagai bentuk penyesuaian harga di sektor lain.
Mufti mengaku telah berulang kali mengingatkan agar pemerintah tidak memberikan harapan yang menyesatkan kepada masyarakat terkait kebijakan harga BBM.
“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” tandas anggota dewan dari dapil Jawa Timur II tersebut.
Menurut pandangannya, meskipun kenaikan terjadi pada BBM nonsubsidi yang umumnya digunakan kalangan menengah ke atas, dampaknya tetap dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bahkan masyarakat berpenghasilan rendah pun ikut terkena imbasnya karena adanya efek berantai dari kenaikan biaya transportasi dan logistik.
Ia juga menyoroti kondisi memprihatinkan di lapangan, di mana BBM subsidi kerap sulit diperoleh di sejumlah daerah terpencil.
Akibat kelangkaan itu, masyarakat terpaksa beralih ke BBM nonsubsidi yang kini justru mengalami kenaikan harga secara drastis.
“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti dengan tegas.
“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” tuturnya.
Mufti menilai persoalan ini tidak lagi sekadar soal perbedaan teknis antara BBM subsidi dan nonsubsidi.
Menurutnya, persoalan ini telah menyangkut rasa keadilan sosial dan kepekaan pemerintah terhadap kondisi riil masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegas legislator tersebut.
Ia menambahkan bahwa ketika masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM subsidi, sementara harga alternatifnya meningkat tajam, maka beban ekonomi secara langsung dialihkan kepada rakyat kecil.
“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti dengan nada heran.
Mufti pun mendorong agar persoalan distribusi BBM subsidi segera dibenahi secara menyeluruh oleh pemerintah.
Ia juga meminta pemerintah untuk memastikan akses yang mudah bagi masyarakat berhak agar tidak terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga yang melambung tinggi.
“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata legislator tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya mekanisme penyesuaian harga secara cepat ketika kondisi global mulai membaik.
Mufti meminta pemerintah untuk memahami efek berantai dari kenaikan harga BBM terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat.
“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti Anam dengan peringatan keras.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
