Repelita [Jakarta] - Pimpinan partai politik nasional menyoroti gejala penurunan tingkat kepuasan publik terhadap jalannya roda pemerintahan saat ini.
Berbagai data jajak pendapat memperlihatkan tren kemerosotan dukungan meski masa bakti kabinet belum menginjak dua tahun.
ADVERTISEMENT
Pandangan tersebut dibagikan oleh politisi senior melalui akun X miliknya pada hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026.
"Dari berbagai survei, baik yang dirilis maupun tidak, secara umum approval rating pemerintah turun. Angkanya boleh dibilang cukup mengkhawatirkan," tulis Anas.
"Termasuk jika ditilik dari sudut masa tugas yang belum genap dua tahun, dengan modal awal yang (sangat) tinggi," lanjutnya.
Pemerintah dinilai masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan guna mendongkrak kembali kepercayaan luas dari masyarakat.
Langkah awal yang disarankan adalah memusatkan perhatian pada pemenuhan seluruh janji masa kampanye politik lalu.
Pemerintah diingatkan agar menghindari penciptaan program mendadak di tengah keterbatasan anggaran keuangan negara saat ini.
"Kembali fokus untuk memenuhi janji kampenye yang eksplisit. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang relatif cupet. Manuver berupa kreasi program-program yang cenderung dadakan, bersifat ad hoc, sebaiknya tidak lagi dilakukan," ujarnya.
Solidaritas kerja di dalam jajaran kabinet juga perlu diperkuat agar seluruh menteri memiliki keselarasan gerak.
Kesan adanya anak emas di antara para pembantu presiden harus dihilangkan demi kekompakan tim pemerintahan.
"Konsolidasi kerja dan kinerja pemerintahan harus benar-benar utuh dan bersatu. Kesan sepintas ada yang 'diutamakan' dan 'dinomorduakan', termasuk dalam hal personel kabinet, penting untuk diselesaikan. Kabinet mesti benar-benar bergerak bersama dalam irama kerja yang dipimpin Presiden," katanya.
Aspek penyampaian informasi kepada publik turut menjadi catatan penting agar istana lebih proaktif menetapkan agenda.
Langkah meredam potensi polemik dipandang jauh lebih efektif daripada sekadar memberikan klarifikasi berkepanjangan di ruang publik.
"Memperbaiki dan meningkatkan komunikasi publik pemerintah. Memproduksi isu jauh lebih baik ketimbang menanggapi, termasuk klarifikasi. Hal-hal yang berpotensi memunculkan kontroversi dan kesalahpahaman penting untuk ditekan atau dikurangi sedaya upaya," ujarnya.
Sektor-sektor esensial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak wajib ditempatkan sebagai skala prioritas utama.
Bidang pangan, kesehatan, pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta rasa aman harus digenjot kinerjanya secara maksimal.
"Menggenjot kinerja secara lebih khusus untuk hal ikhwal yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat banyak, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kegesitan dalam pelayanan, dan rasa aman," ungkapnya.
Gagasan terakhir yang diusulkan adalah penataan ulang postur kabinet agar menjadi lebih ramping dan efisien.
Struktur pemerintahan yang terlalu gemuk dikhawatirkan membuat ritme kerja para menteri tidak secepat langkah kepala negara.
"Merampingkan struktur kabinet. Ini akan mempermudah konsolidasi dan koordinasi, serta menggenjot kinerja. Citra kerja keras dan efisiensi pemerintah juga lebih mudah dibangun dengan postur kabinet yang lebih ramping dan gesit," katanya.
"Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan: Presiden lari kencang, kerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari 'keluarga besar kabinet' hanya bekerja sekadarnya," ujarnya.
Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu mendongkrak performa lembaga eksekutif sehingga kepuasan masyarakat dapat pulih kembali.
"Rakyat berharap kinerja pemerintah makin baik dan itu akan terpantul pada angka approval rating yang juga baik (membaik)," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
