Repelita [Jakarta] - Pusaran kasus hukum yang menyeret nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana terus menggelinding dan memicu gelombang desakan baru di jagat maya.
Pasca penangkapan eks pimpinan lembaga tersebut oleh Korps Adhyaksa pada awal bulan ini, atensi publik seketika mengarah pada tata kelola kemitraan proyek Makan Bergizi Gratis.
ADVERTISEMENT
Sorotan tajam salah satunya mengarah pada kepemilikan puluhan pos Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Indonesia timur yang dikelola pihak swasta.
Berdasarkan unggahan akun Instagram @makassar.iinfo pada tanggal 7 Juni 2026, desakan publik menguat untuk memeriksa puluhan dapur milik Yasika Aulia Ramadhani via bendera Yasika Group.
Figur perempuan tersebut diketahui merupakan putri kandung dari salah satu unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
"Usai Dadan Hindayana ditangkap, 41 Dapur MBG milik Yasika Aulia anak pejabat DPRD Sulsel didesak untuk diperiksa," tulis postingan tersebut.
Besarnya skala keterlibatan entitas bisnis milik keluarga legislator daerah ini memantik reaksi keras dari pegiat pemantau korupsi Sholehudin.
Sholehudin meminta jajaran penegak hukum bertindak taktis dengan menyisir seluruh legalitas operasional pos pelayanan pangan yang berada di bawah naungan grup tersebut.
Pengecekan menyeluruh dianggap krusial demi menjamin rantai pasokan logistik nasional terbebas dari praktik penyimpangan maupun manipulasi keuangan negara.
“Setelah kasus yang menyeret petinggi BGN terungkap, seluruh mitra yang mengelola program dalam jumlah besar juga perlu diaudit secara terbuka,” tegas Sholehudin dalam keterangannya, pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Tuntutan dari aktivis hukum ini dinilai berdasar lantaran pada periode tahun lalu, Dadan sempat pasang badan membela posisi anak pimpinan dewan tersebut.
Kala itu, Dadan menepis tudingan adanya praktik penguasaan tunggal atas puluhan titik pelayanan logistik pangan di wilayah Sulawesi Selatan.
Mantan Kepala BGN tersebut berdalih bahwa pembangunan fasilitas operasional oleh Yasika Group murni bersumber dari dana non-pemerintah alias investasi swasta.
"Itu kan bukan uang negara, itu investasi. Jadi siapapun yang mampu membangun, dipersilakan," kata Dadan di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, pada 19 November 2025 lalu.
Padahal, fakta penguasaan puluhan unit dapur tersebut dinilai bertolak belakang dengan regulasi resmi lembaga yang membatasi kepemilikan yayasan maksimal sepuluh unit per wilayah.
Kendati menabrak batas kuota, tersangka korupsi tersebut kala itu bersikukuh bahwa kehadiran mitra besar justru meringankan beban target kerja pemerintah.
"Itu kan investasi, jadi siapapun yang bangun, Badan Gizi sangat terbantu karena demikian cepat fasilitas terbangun," ujar Dadan.
Ia mengklaim percepatan pembangunan infrastruktur penunjang krusial dilakukan demi menjaga marwah dan kredibilitas kepemimpinan nasional.
"Mau disimpan di mana muka saya? Karena mereka itu yang mempercepat program ini berjalan dengan cepat. Kalau program ini tidak jalan, yang malu kan juga presiden," tandasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
