Repelita Washington - Otoritas diplomasi tertinggi Amerika Serikat mengonfirmasi adanya kesamaan pandangan politik luar negeri dengan pemerintah Tiongkok terkait penolakan atas rencana pengenaan biaya restribusi maritim di kawasan Selat Hormuz.
Langkah penyamaan persepsi strategis dua kekuatan ekonomi terbesar dunia ini diambil sebagai respon kolektif guna menghentikan dominasi ketat militer Teheran atas jalur lalu lintas logistik energi global yang kian memanas.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan laporan diplomatik resmi, kedua negara adidaya sepakat bahwa seluruh kawasan perairan yang masuk dalam kategori koridor internasional wajib dibebaskan dari segala bentuk pungutan komersial sepihak oleh negara manapun.
Isu krusial mengenai jaminan keamanan jalur pasokan logistik ini dijadwalkan bakal menjadi topik bahasan utama dalam agenda pertemuan bilateral tingkat tinggi antarkepala negara pada akhir pekan mendatang.
Kondisi geopolitik di kawasan Teluk dilaporkan terus memburuk pasca terjadinya aksi saling serang angkatan udara yang memicu kelangkaan pasokan komoditas minyak dan gas bumi di pasar finansial dunia.
Guna meredakan ketegangan moneter tersebut, jajaran menteri luar negeri kedua belah pihak diklaim telah melakukan komunikasi intensif via sambungan telepon guna merumuskan draf kesepakatan bersama.
Perwakilan juru bicara resmi kementerian luar negeri negeri paman sam Tommy Pigott menegaskan substansi pembicaraan rahasia tersebut dengan memaparkan “Mereka sepakat bahwa tidak ada negara atau organisasi yang diizinkan untuk memungut biaya tol untuk melewati jalur perairan internasional seperti Selat Hormuz,”.
Meskipun ringkasan nota diplomasi tersebut awalnya sempat ditahan dari publikasi media, pihak perwakilan korps diplomatik Beijing di Washington memilih tidak menyangkal keabsahan jalannya diskusi hukum tersebut.
Juru bicara kedutaan besar Tiongkok Liu Pengyu memberikan pernyataan resmi terkait komitmen stabilitas maritim negaranya yang berbunyi “Menjaga area tersebut tetap aman dan stabil serta memastikan jalur yang tidak terhalang merupakan kepentingan bersama komunitas internasional,”.
Di sisi lain, pemerintah Iran tetap bersikeras menjadikan penerapan bea cukai selat sebagai posisi tawar mutlak yang harus dipenuhi oleh koalisi barat sekutu militer apabila ingin mengakhiri status darurat perang.
Guna menekan sekutu dekat Teheran agar ikut memberikan sanksi ekonomi, utusan Washington sempat melemparkan opsi pengenaan tarif bea masuk tambahan terhadap armada kapal dagang milik perusahaan negeri tirai bambu.
Meskipun Beijing terus mengkritik langkah blokade laut yang dilancarkan armada perang barat, komunikasi lanjutan dengan menteri luar negeri Iran menunjukkan adanya keprihatinan bersama tentang pemulihan jalur normal dan aman melalui selat.
Kendati demikian, diplomasi internasional di forum perserikatan bangsa-bangsa diprediksi masih akan menemui jalan buntu akibat adanya potensi penggunaan hak veto lanjutan atas rancangan draf resolusi penghentian serangan udara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
