Repelita Jakarta - Badan Gizi Nasional angkat bicara soal polemik anggaran event organizer Rp113,9 miliar dengan alasan jujur bahwa lembaga tersebut belum sanggup berjalan sendiri karena masih dalam fase awal pembentukan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui secara terbuka bahwa pihaknya belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri.
ADVERTISEMENT
"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (12/4/2026).
Dadan menjelaskan bahwa kondisi BGN saat ini masih dalam proses membangun sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional sehingga lembaga tersebut belum mampu menjalankan kegiatan besar sendirian.
Ia menegaskan bahwa EO memiliki kompetensi yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN, mulai dari perencanaan acara, koordinasi vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.
"Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.
Dadan mengakui bahwa membentuk tim internal membutuhkan proses panjang mulai dari rekrutmen hingga pelatihan yang tidak bisa dilakukan secara instan.
Oleh karena itu, penggunaan EO dimaksudkan sebagai solusi bridging atau jembatan agar program tetap dapat berjalan tanpa harus menunggu kesiapan penuh dari internal lembaga.
"Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," kata Dadan.
Ia juga memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran jasa EO dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama.
"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tuturnya.
Polemik ini mencuat setelah beredar daftar 16 perusahaan EO yang mengerjakan 16 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak Rp113.916.541.381.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
