Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam mengemuka dari Aktivis 98 Andrianto Andri merespons pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi terkait wacana pergantian kepemimpinan nasional sebelum 2029.
Langkah mantan pejabat tersebut dinilai bukan sekadar lontaran wacana biasa di ruang publik mengingat kedudukannya sebagai pimpinan relawan Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
"Situasi politik makin mendidih saat eks menteri yang dipecat karena dugaan judol, Budi Arie Setiadi terekam dalam video berdurasi 2 menit melontarkan pernyataan tendensius bakal terjadinya percepatan kepemimpinan nasional sebelum tahun 2029. Sebagai relawan militan Jokowi tentu ini bukan asal bicara. Apalagi ada Jokowi di sebelahnya," kata Andri.
Mantan Ketua Umum Humanika ini mendesak aparat penegak hukum memeriksa potensi tindak pidana dari rekaman pembicaraan yang beredar luas tersebut.
"Sepertinya Budi Arie masih pede karena statusnya yang tidak jadi tersangka judol. Padahal semua ordalnya sudah masuk bui," ujar Andri.
Sentilan keras tersebut disampaikan Andri sembari mengapresiasi ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas sisa-sisa praktik korup era terdahulu.
"Budi Arie gelap mata dengan kinerja Presiden Prabowo yang konsisten menghancurkan oligarki hitam yang selama 10 tahun era Jokowi menguras habis resource Indonesia," tutur Andri.
Ia menegaskan proses penindakan terhadap deretan mantan pejabat kabinet lama membuktikan komitmen pembersihan hukum sedang berjalan.
"Dua menteri era lalu, Yaqut dan Nadiem juga sudah di bui," ujar Andri.
Penataan atas berbagai masalah warisan pemerintahan lama dinilai membutuhkan waktu dan proses pembenahan yang konsisten.
"Budi Arie yang hartanya naik berlipat saat jadi Menkominfo, tentu tidak elok bila lontarkan seakan pemerintahan failed. Faktanya Presiden Prabowo on the track. Semua kerusakan 10 tahun tentu tidak mudah menyelesaikannya," tegas Andri.
Penegak hukum diminta bertindak tegas apabila ditemukan indikasi ajakan penjatuhan kekuasaan di luar jalur perundang-undangan.
"Aparat hukum harus bertindak adanya dugaaan penghasutan di depan umum," tegasnya.
Isu peralihan kekuasaan lebih awal ini turut dikaitkan dengan rumor pergerakan pendukung untuk menaikkan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Bisa jadi dugaan publik selama ini ada Projo bermain untuk jatuhkan Prabowo sehingga Gibran naik," tutur Andri.
Legitimasi syarat pencalonan pendamping presiden pun kembali dipertanyakan Andri seiring dengan munculnya manuver politik ini.
"Karena kalau jalur normal tentu tidak mungkin terulang skandal Paman Usman. Apalagi Gibran sepertinya tidak penuhi syarat lain di luar usia, yakni tidak miliki ijazah SMA," jelasnya.
Kasus aktivitas perjudian siber di lingkungan kementerian masa lalu juga didesak untuk diusut tuntas hingga ke pimpinan tertingginya.
"Semoga aparat hukum segera tuntaskan perkara judol yang luar biasa massif era Jokowi dengan usut tuntas keterlibatan Budi Arie," tegasnya.
Stabilitas politik menuju pergantian kepemimpinan nasional ditegaskan harus tetap berada pada koridor hukum serta aturan konstitusi yang berlaku. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
