Repelita Jakarta - Fenomena pemberhentian paksa terhadap pemutaran karya audio visual terbaru garapan sutradara Dandy Laksono yang bertajuk Pesta Babi kini tengah memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan pengamat hukum dan politik nasional.
Langkah pemblokiran massal terhadap sinema dokumenter tersebut disinyalir kuat bukan karena tidak terpenuhinya regulasi administratif formal pada Lembaga Sensor Film melainkan akibat adanya benturan kepentingan yang mengusik kenyamanan kelompok pemegang modal besar.
ADVERTISEMENT
Advokat senior Ahmad Khozinudin secara terbuka menyoroti keterlibatan aparat keamanan negara dalam melakukan tindakan penertiban di lapangan yang dinilai merefleksikan adanya pergeseran fungsi kelembagaan dalam struktur pemerintahan sekuler.
Menurut pandangan hukum yang disampaikannya, fenomena intervensi tersebut memicu pertanyaan mendasar mengenai alasan di balik pengerahan instrumen pertahanan nasional guna meredam peredaran sebuah karya ekspresi jurnalistik di ruang publik.
Dirinya menegaskan sebuah argumen teoretis normatif untuk menjawab kegelisahan publik tersebut dengan menyatakan secara lugas bahwa negara telah beralih fungsi menjadi sebuah instrumen taktis yang melayani pemenuhan syahwat bisnis para borjuasi ekonomi.
Seluruh instrumen penegakan hukum beserta jajaran institusi pertahanan keamanan dinilai telah terkooptasi ke dalam lingkaran kendali kekuasaan yang tunduk pada arahan serta cetak biru operasional dari para kaum kapitalis birokrat.
Kondisi sistemik tersebut dinilai dapat terjadi secara masif lantaran penerapan mekanisme demokrasi liberal yang diadopsi saat ini justru membuka ruang regulasi yang lebar bagi kelompok pemodal untuk menyetir arah kebijakan politik negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
