Repelita [Jakarta] - Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Indonesia di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026), sempat mengulas ketegangan antara demonstran dan aparat kepolisian.
Insiden tersebut dipicu oleh sebuah mobil SUV hitam yang terjebak di tengah kepadatan massa aksi pembekuan.
ADVERTISEMENT
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Ashabul Kahfi, turun langsung membantu mengevakuasi kendaraan tersebut agar bisa segera keluar dari kepadatan.
Situasi sempat memanas ketika massa menyoraki AKBP Kahfi, yang kemudian direspon sang perwira dengan mengadahkan tangan ke atas seraya melayangkan takbir.
Ketegangan meningkat saat seorang peserta aksi perempuan mengacungkan jari tengah ke arah AKBP Kahfi, yang memicu teguran keras dari sang perwira.
“Jangan begitu lah, tidak bagus kayak gitu,” ujar AKBP Kahfi menegur peserta aksi tersebut.
Tidak lama berselang, seorang mahasiswa UI mendekati titik tersebut dan memicu mulut di tengah kepadatan.
“Gua gak ada urusan sama lo!” tegas AKBP Kahfi saat membalas hasutan tersebut.
Mahasiswa berkacamata dan berambut ikal itu juga membalas, “Bro, lu nggak usah banyak gaya bro,” yang kemudian dijawab kembali oleh AKBP Kahfi.
“Gua nggak banyak gaya. Gua marah,” timpal mahasiswa itu, yang kemudian diikuti dengan pernyataan bahwa mereka memang sedang meluapkan kemarahan kepada aparat.
“Ya sudah silakan marahin. Marahin gua nggak apa-apa,” jawab AKBP Kahfi sebelum kembali melanjutkan pemeliharaan arus lalu lintas.
Ketua BEM UI, Yatalathof Mas'hum Imawan, menjelaskan bahwa aksi ini adalah respons atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak peka terhadap realita ekonomi rakyat.
"Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat desah dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," ungkap Athof pada Kamis (11/6/2026).
Terdapat lima tuntutan utama yang dibawa, meliputi kebijakan pemborosan APBN serta penurunan harga bahan pokok dan BBM.
Massa juga menuntut pembekuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta menolak praktik militerisme di ruang sipil.
Tuntutan mendesak terakhir agar Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi saat ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
