Repelita [Jakarta] - Manuver politik mantan Presiden Joko Widodo yang kian gencar bersama Partai Solidaritas Indonesia menuai perdebatan tajam di tengah masyarakat.
Terdapat dikotomi pandangan mengenai langkah tersebut, di mana sebagian pihak mendukung hak berdemokrasi namun kelompok lain menyoroti etika serta momentum politiknya.
ADVERTISEMENT
Analis politik Adi Prayitno menegaskan bahwa meski setiap warga memiliki hak berekspresi, substansi perjuangan demi kepentingan publik seharusnya tetap menjadi prioritas utama.
"Siapapun sebenarnya di negara kita bebas untuk melakukan aktivitas politik, safari politik. Tapi jangan pernah melupakan yaitu kerja utama, yaitu kerja-kerja kebangsaan, mengadvokasi kepentingan rakyat, memperjuangkan nasib masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Orang yang saat ini miskin tidak lagi miskin, orang yang selama ini susah tidak lagi susah. Itu harus sama-sama dilakukan," kata Adi melalui kanal https://youtube.com/@AdiPrayitno, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, panggung politik elektoral memang bisa dimulai sejak dini, namun hal tersebut tidak boleh meniadakan perhatian terhadap realitas kesulitan hidup rakyat.
"Politik elektoral dapat dilakukan oleh siapapun sejak dini hari, tapi pada saat yang bersamaan pikirkan juga rakyat. Yang menjadi ramai itu seakan-akan politik kita itu hanya disederhanakan soal kekuasaan, soal kalah dan menang, soal coblos pencoblos, tapi kesulitan rakyat sering kali diabaikan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara agenda kebangsaan dan kompetisi elektoral merupakan prasyarat ideal agar politik tidak hanya berujung pada perebutan kursi jabatan.
"Mestinya politik kebangsaan jalan terus, politik elektoral juga terus. Ini yang disebut politik jalan tengah atau politik moderat, sehingga politik jangan dimaknai hanya untuk urusan kalah menang, tapi politik didesain untuk memperjuangkan nasib dan aspirasi dari kalangan yang memang butuh diperjuangkan saat ini," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
