Repelita [Jakarta] - Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim, memberikan tanggapan terkait dinamika perbedaan pandangan publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan.
Menurutnya, pihak yang menolak kebijakan tersebut memiliki hak konstitusional untuk mengekspresikan ketidaksetujuan melalui berbagai saluran seperti aksi demonstrasi, pembuatan petisi, maupun menyuarakan kritik di media sosial.
ADVERTISEMENT
Yang menolak MBG memang harus demo, menulis petisi, atau bersuara di medsos. Hanya itu power yang mereka punya, ujar Abdul Gaffar.
Di sisi lain, ia menilai kelompok yang mendukung program pemerintah tersebut tidak perlu mengerahkan tenaga untuk melakukan aksi tandingan atau adu argumen di ranah publik.
Abdul Gaffar menegaskan bahwa para pendukung dan pelaksana program memiliki instrumen kekuasaan yang jauh lebih efektif untuk membuktikan keberhasilan proyek tersebut.
Nah yang mendukung MBG tak usah repot-repot ikut demo, menulis petisi, atau bersuara di medsos. Penguasa dan pelaku MBG tak perlu bikin demo tandingan. Mereka punya power untuk mengerjakan MBG dengan baik dan bersih, tanpa korupsi, agar terbukti sebenar-benarnya bahwa program ini bermanfaat bagi rakyat, jelasnya.
Ia pun menyarankan pemerintah dan pihak terkait agar fokus pada transparansi serta integritas pelaksanaan proyek di lapangan agar keraguan masyarakat perlahan dapat terjawab dengan sendirinya.
Gunakan saja power itu. Buat MBG benar-benar lurus dan bermanfaat. Kalau pelaksanaan MBG bagus, lama-lama semua orang akan menerima kenyataan bahwa MBG bermanfaat bagi semua orang, tambahnya.
Namun, Abdul Gaffar tidak memungkiri adanya skeptisisme publik terkait tujuan utama dari program ini.
Ia menyentil bahwa saat ini masyarakat sudah terlanjur skeptis dengan menuding program tersebut lebih banyak mengakomodasi kepentingan segelintir elite.
Kalau kenyataan bahwa MBG bermanfaat bagi oligarki sih sudah diterima oleh banyak orang, tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
