Repelita [Jakarta] - Gedung DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, diduduki ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Tarakan Bergerak pada Senin (15/6/2026) sore.
Kelompok ini terdiri dari gabungan mahasiswa, elemen organisasi kampus, serta perwakilan pekerja yang melancarkan unjuk rasa.
ADVERTISEMENT
Mereka menuntut perombakan kebijakan nasional, termasuk pembatalan program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Sebelum menguasai area parlemen sekitar pukul 16.00 WITA, massa melakukan long march dengan pengamanan ketat aparat TNI dan Polri.
Koordinator Lapangan Aksi, Anhari Firdaus, menegaskan ada sembilan tuntutan utama yang wajib disuarakan kepada pemerintah pusat.
“Ada pun tuntutannya yang pertama, menurunkan harga BBM dan bahan pokok. Kedua, memperkuat nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi nasional. Yang ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Kopdes Merah Putih,” ungkap Anhari.
Pihaknya menyoroti isu krusial lain mulai dari regulasi, anggaran negara, hingga transparansi tata kelola keuangan di daerah.
“Yang keempat, membatalkan rancangan Undang-Undang Polri dan rancangan Undang-Undang TNI yang berpotensi mengancam demokrasi yang akhir ini telah disatukan menjadi undang-undang. Kelima, memurnikan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat. Keenam, kami menuntut untuk mewujudkan kesejahteraan guru,” paparnya.
Poin tambahan mencakup keterbukaan informasi anggaran daerah serta desakan pengesahan undang-undang tentang perampasan aset.
“Tuntutannya ketujuh menyangkut transparansi APBN ke Kota Tarakan melalui website JDIH dan kedelapan melibatkan publik dalam penyusunan kebijakan nasional daerah maupun kota. Kemudian kesembilan, segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset,” tegasnya.
Di hadapan massa, Anhari mengklaim gerakan ini sebagai bentuk tekanan agar parlemen lokal tunduk pada kehendak publik.
“Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, kami bisa sampaikan, Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bergerak Kota Tarakan telah berhasil menguasai kantor DPRD Kota Tarakan dan meminta DPRD Kota Tarakan untuk menyetujui dan menindaklanjuti seluruh tuntutan masa aksi Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bergerak. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan,” pekiknya.
Menurut massa, alokasi APBN saat ini tidak objektif karena kebijakan yang diambil dianggap hanya menguntungkan kelompok elite.
“Kenaikan harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah, bobroknya sistem perpajakan yang ada di pemerintahan,” ujar Anhari Firdaus.
Ketua DPRD Kota Tarakan, Muhammad Yunus, akhirnya menerima dan menandatangani seluruh tuntutan tersebut tepat pada pukul 19.00 WITA.
“Yang tidak pro dengan rakyat. Kesimpulan pada sore hari ini sampai malam ini, bahwa usulan dari mahasiswa kami terima. Terkait dengan program pemerintah yang tidak pro dengan rakyat,” ucap Yunus.
Pihak DPRD berjanji akan segera mengambil langkah untuk meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami akan meneruskan itu,” pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
