Abu Janda Ngaku Jadi Komisaris JMTO, Netizen: Serius Nih BUMN Main-main?

Repelita Jakarta - Heddy Setya Permadi atau yang dikenal dengan nama Abu Janda kembali menjadi sorotan publik usai kabar penunjukannya sebagai Komisaris PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO), anak usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, beredar luas di media sosial.

Isu ini mencuat setelah sebuah poster ucapan selamat kepada Permadi Arya sebagai komisaris JMTO tersebar, lengkap dengan logo BUMN dan Jasa Marga. Poster tersebut memperlihatkan wajah tersenyum Abu Janda, disertai tulisan “Selamat dan Sukses atas terpilihnya Permadi Arya sebagai Komisaris PT Jasamarga Tollroad Operation”.

Abu Janda sendiri ikut menanggapi kabar tersebut lewat akun Instagram pribadinya @permadiaktivis2. Ia membagikan ulang flayer ucapan tersebut dan menyematkan tagar #PermadiKomisarisBUMN. Di bio akun Instagram-nya pun tertulis “Insyaallah Komisaris”.

Viralnya kabar ini turut mendorong tagar “Permadi Arya Komisaris” menduduki posisi trending di platform media sosial X. Hingga Senin sore, 7 April 2024, cuitan bertagar #PermadiKomisarisBUMN telah disebar lebih dari sembilan ribu kali oleh pengguna.

Namun, PT JMTO membantah informasi penunjukan tersebut melalui akun resmi Instagram mereka @jasamargatollroadoperator. Dalam balasan komentar kepada warganet, pihak JMTO menegaskan bahwa kabar pengangkatan Abu Janda sebagai komisaris tidak benar.

“Halo Sobat JMTO, informasi tersebut tidak benar ya. Sampai saat ini, tidak ada pengangkatan Saudara Permadi Arya sebagai Komisaris PT JMTO. Mohon selalu cek info resmi hanya di @jasamargatollroadoperator atau www.jmto.co.id. Terima kasih,” tulis akun tersebut dalam komentarnya, Selasa 8 April.

Meski demikian, berdasarkan pantauan media pada Selasa pukul 15.20 WIB, komentar klarifikasi dari JMTO tersebut sudah tidak terlihat di kolom komentar unggahan mereka.

Baca Juga

• Pemindahan ASN ke IKN Tertunda, BKN Sebut Belum Ada Data Masuk dari Instansi Terkait
• HEBOH Khofifah Bungkam Soal Kasus Bank Jatim, Said Didu Sindir Tudingnya Cari Perlindungan Politik ke Jokowi
• Mahfud MD Soroti Rusaknya Ekosistem Peradilan Indonesia, Desak Tindakan Tegas dari Pemerintah
• Said Didu Sindir Khofifah, Sebelum Bertemu Jokowi Harus Sowan Dulu ke Menantunya

Kementerian BUMN juga ikut angkat bicara. Juru Bicara Kementerian BUMN, Putri Violla, pada Selasa 8 April 2024, menegaskan bahwa kabar pengangkatan Permadi Arya sebagai komisaris di PT JMTO adalah tidak benar.

Sementara itu, warganet merespons isu ini dengan berbagai komentar yang beragam. Seorang pengguna menulis, “Bikin malu, baru juga viral udah dibantah, jangan main-main sama posisi negara.” Warganet lain menyindir, “Cuma flayer doang udah heboh, ternyata hoaks juga.” Ada pula yang menanggapi dengan satir, “Mungkin sebentar lagi jadi komisaris beneran, siapa tahu.”

Abu Janda sendiri dikenal sebagai sosok kontroversial. Ia lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada 14 Desember 1973, dan dikenal luas sebagai pegiat media sosial. Ia merupakan lulusan studi Diploma Ilmu Komputer di Informatic IT School Singapura tahun 1997, dan menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Business & Finance di University of Wolverhampton, Inggris, pada 1999.

Selama kariernya, Abu Janda sempat bekerja di berbagai sektor, mulai dari sekuritas, tambang batu bara, hingga perbankan. Ia kemudian lebih dikenal sebagai influencer politik, khususnya setelah menjadi pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Pada 2023, Abu Janda menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Ia juga tergabung dalam Rumah Besar Relawan Prabowo 08 bersama sejumlah tokoh publik lainnya.

Gaya komunikasi Abu Janda yang ceplas-ceplos kerap memicu kontroversi. Pada Februari 2021, ia sempat diperiksa polisi terkait cuitannya yang menyebut “Islam adalah arogan”. Ia juga pernah dilaporkan karena menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai gerakan politik terselubung, serta menghina bendera tauhid.

Ia juga dilaporkan karena pernyataan bernada diskriminatif terhadap Natalius Pigai, tokoh asal Papua. Atas pernyataan tersebut, ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan diduga melanggar sejumlah pasal dalam UU ITE serta KUHP terkait diskriminasi etnis.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok