Repelita Jakarta - Seusai kontroversial soal kepala babi yang diterima Kantor Tempo, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kembali angkat bicara. Dia menegaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen penuh pada kebebasan pers.
Menurut Hasan, pemerintah patuh terhadap sejumlah aturan yang menjamin kebebasan pers di Indonesia. “Tidak ada yang berubah dari komitmen pemerintah tentang kebebasan pers. Pemerintah tunduk pada UUD 1945, Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dan UU Nomor 39 tentang HAM,” ucapnya dalam pesan singkat.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam Pasal 28 UUD 1945, setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. “Di UU Nomor 39 tentang HAM, Pasal 14 dan 23 juga dijamin hak-hak yang serupa,” tambahnya.
Hasan, yang merupakan alumnus Universitas Indonesia, menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. “Kemerdekaan pers dijamin, tidak ada sensor atau bredel. Pemerintah sama sekali tidak bergeser dari prinsip-prinsip ini,” tegasnya.
Namun, dia mengingatkan media agar tetap memberikan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Pernyataan ini disampaikan setelah Kantor Tempo menerima kiriman kepala babi dan bangkai tikus dua hari berturut-turut.
Sebelumnya, Hasan sempat berseloroh tentang kiriman kepala babi tersebut. “Udah, dimasak saja,” ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dia juga menambahkan bahwa teror tersebut tidak mengancam kebebasan pers. “Enggaklah (mengancam kebebasan pers). Saya lihat dari media sosialnya Fransisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi,” kata Hasan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
