Saiful Mujani Kritik Pembahasan Tertutup RUU TNI di Hotel Mewah: "Ini Melanggar Amanat Reformasi"

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mempertanyakan pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025. Ia menilai proses tersebut tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik.

“Kenapa DPR-Pemerintah bahas RUU TNI diam-diam di hotel mewah? Kenapa tidak undang akademisi, ormas, media, NGO terkait isu TNI?” kata Saiful Mujani dalam pernyataannya di media sosial X, Sabtu (15/3/2025).

Saiful menegaskan bahwa pembahasan revisi UU TNI tersebut menyimpang dari amanat reformasi. Menurutnya, reformasi seharusnya menjadikan TNI lebih profesional dalam pertahanan negara, bukan melebarkan peran tentara di wilayah sipil.

“Ini melanggar amanat reformasi. Ini kemunduran kita bernegara,” ujar Saiful. Ia menambahkan bahwa reformasi justru harus membatasi atau bahkan menghilangkan peran TNI di wilayah sipil agar pertahanan dikelola secara lebih profesional.

Saiful menilai pembahasan RUU TNI seharusnya melibatkan partisipasi publik untuk menghindari penyimpangan substansi. “Tanpa melibatkan partisipasi publik, secara prosedur telah menyimpang. Kami akan persoalkan di Mahkamah Konstitusi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya,” katanya.

Ia juga mempertanyakan urgensi pengesahan RUU TNI. Menurutnya, revisi ini lebih cenderung mengakomodasi kepentingan perwira TNI yang menganggur sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Jadi, bukan soal bangsa, tetapi desk job para perwira TNI yang nganggur,” ujarnya.

Baca Juga

• Kasatpol PP Bogor Klarifikasi Soal Ketidakhadiran, Dedi Mulyadi Tetap Kecewa
• Duterte Ditangkap dan Dikirim ke ICC, Putrinya Sebut Sebagai Penindasan
• Dokter Detektif Hadiri Rapat DPR Pakai Topeng, Anggota Dewan Protes
• Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK, Netizen Soroti Perbedaannya dengan Anies Baswedan

DPR Bela Pembahasan di Hotel Mewah

Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, membela keputusan pembahasan RUU TNI di hotel mewah. Ia menyatakan bahwa rapat di hotel sudah menjadi kebiasaan legislator.

“Dari dulu. Coba kamu cek. (Pembahasan) Undang-undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-undang Pelindungan Data Pribadi di InterContinental. Kok, enggak kamu kritik,” kata Utut saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Utut enggan menanggapi pertanyaan mengenai kebijakan efisiensi anggaran. “(Efisiensi) itu kan pendapatmu,” ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pembahasan Tertutup

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik sikap DPR dan pemerintah yang mengebut pembahasan RUU TNI di hotel mewah. Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, menyatakan bahwa hal ini menunjukkan ketidakpekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa retorika pemotongan anggaran hanyalah gimik, omong kosong belaka, dan tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat,” ujar Dimas, Sabtu (15/3/2025).(*)

Editor: 91224 R-ID Elok