Said Didu Soroti Defisit BPJS: "Semua Jadi Bangkrut oleh Kebijakan Jokowi"

Top Post Ad

Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyoroti tajam terkait kondisi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang banyak mengalami masalah keuangan. Terbaru, BPJS Kesehatan dikabarkan mengalami defisit anggaran dan masuk dalam tahap kritis.

Hal ini disorot oleh Said Didu melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya. Dia menyebut defisitnya BPJS tidak terlepas dari kebijakan mantan Presiden Joko Widodo di masa lalu. “Semua jadi bangkrut oleh kebijakan Jokowi,” tulisnya, Jumat (21/3/2025).

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyebut bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit pada 2024. Namun, ia mengaku keuangan BPJS Kesehatan masih sehat. “BPJS itu sekarang dalam keadaan sehat. Sehat walafiat,” ujar Ali.

Baca Juga

• Revisi UU TNI: Mahfud Tegaskan Posisi Letkol Teddy Tak Perlu Mundur dari Dinas Keprajuritan
• Dedi Mulyadi Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan di Jabar, Berlaku hingga Juni 2025
• Said Didu Sebut Revisi UU TNI Jebakan Jokowi, Mahasiswa UI Gugat ke MK
• Gus Dur Hapus Dwifungsi ABRI, Said Didu: Malah Melahirkan Multifungsi Polri?

Ali menjelaskan bahwa kecenderungan utilitas atau pengguna layanan BPJS Kesehatan meningkat sehingga biaya naik. “Sehingga unit cost-nya juga meningkat. Premi yang kami kumpulkan kurang bisa menutup itu,” tuturnya.

Dikutip dari Kontan, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit sebesar Rp 9,56 triliun di tahun 2024. Defisit ini dihitung dari pendapatan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 165,73 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan mencapai Rp 174,90 triliun.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, mengungkapkan beberapa faktor penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan. Abdul menyebutkan, faktor tersebut dikarenakan adanya ketimpangan antara pendapatan iuran dengan pembayaran beban manfaat.

“Ini akibat rebound effect utilisasi pasca pandemi lalu pola tarif JKN yang berubah, kedua adalah tingkat keaktifan peserta yang masih rendah, terakhir adalah upaya pencegahan fraud yang belum optimal,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (11/2). (*)

Editor: 91224 R-ID Elok