RUU TNI Resmi Disahkan, Menhan Sjafrie Tegaskan: "Tidak Ada Lagi Dwifungsi, Jangankan Jasad, Arwahnya pun Sudah Hilang"

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoedin menegaskan bahwa pengesahan ini tidak akan menghidupkan kembali konsep dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.

"Tidak ada lagi dwifungsi di Indonesia. Jangankan jasadnya, arwahnya pun sudah tidak ada," ujar Sjafrie dalam pernyataannya.

Menurutnya, regulasi ini justru bertujuan untuk memperkuat peran TNI dalam koridor yang tetap menghormati demokrasi dan supremasi sipil.

"Orde Baru sudah berlalu. Sekarang kita membangun kekuatan TNI yang profesional dan sesuai dengan aturan demokrasi," tambahnya.

Sjafrie juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menekankan agar implementasi Undang-Undang ini tetap berpegang pada peraturan yang berlaku.

Baca Juga

• Revisi UU TNI Dipolitisasi? Faizal Assegaf Sindir Hegemoni Sipil dan Warisan Jokowi
• Seusai Kontroversi Kepala Babi, Hasan Nasbi Tegaskan Komitmen Pemerintah pada Kebebasan Pers
• 20 Tahun Setelah Digusur, Warga Karawang Masih Bayar PBB untuk Tanah yang Sudah Tak Dimiliki
• [BREAKING NEWS] MenPANRB Terbitkan Surat Edaran Penyesuaian Tugas ASN Jelang Libur Lebaran 1446 H

"Penekanannya jelas, ikuti aturan yang ada. Sekarang sudah ada dasar hukumnya," katanya.

Pengesahan RUU TNI menjadi Undang-Undang berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Meskipun ada sejumlah pihak yang menolak revisi ini, mayoritas fraksi di DPR—delapan fraksi—sepakat untuk mengesahkannya.

Saat Puan menanyakan persetujuan kepada anggota dewan, jawaban yang terdengar pun seragam.

"Apakah RUU TNI dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.

"Setuju!" jawab para anggota dewan secara kompak.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok